Pengamat: Pembatasan game online perlu kajian mendalam, jangan reaktif

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mendukung langkah pemerintah untuk membatasi game online, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bersifat reaktif dan tetap mempertimbangkan kajian mendalam serta partisipasi publik.

Dalam wawancara Radio Elshinta Edisi Siang bersama Farma Dinata, Senin (10/11/2025), Trubus menilai kebijakan pembatasan game online perlu diformulasikan secara matang karena berkaitan langsung dengan perilaku dan perkembangan generasi muda, khususnya Gen Alpha.

“Rencana pembatasan game online itu patut didukung karena dampak negatifnya cukup meresahkan publik. Tapi pemerintah tidak boleh reaktif. Kebijakan harus dibuat dengan mendengarkan partisipasi publik agar tidak terkesan koersif atau membatasi kebebasan berekspresi digital,” ujar Trubus.

Menurutnya, kebijakan yang terburu-buru hanya karena tekanan sosial pascakasus perundungan di SMA 72 Jakarta dapat menimbulkan efek kontraproduktif. Ia menilai peristiwa tersebut memang menjadi alarm bagi pemerintah, namun solusinya tidak semata pelarangan.

“Kalau kebijakan dibuat karena reaksi sesaat, nanti bisa membonsai kreativitas digital anak muda. Negara memang perlu hadir, tapi bukan untuk mematikan industri kreatif dan e-sports yang justru berpotensi besar bagi ekonomi digital Indonesia,” tegasnya.

Trubus menjelaskan, game online sebenarnya memiliki sisi positif dalam meningkatkan interaksi sosial, kreativitas, hingga kemampuan berpikir strategis. Namun, tanpa pendampingan dan pengawasan dari orang tua maupun sekolah, game bisa menimbulkan kecanduan hingga perilaku agresif.

Karena itu, ia mendorong pendekatan advokasi dan edukasi sebagai alternatif kebijakan.

“Yang paling efektif bukan pelarangan, tapi pendampingan. Pemerintah bersama sekolah dan orang tua perlu melakukan advokasi agar anak-anak menggunakan game online secara sehat dan produktif,” jelasnya.

Trubus juga mengingatkan agar kebijakan pembatasan tidak menekan industri kreatif dan sektor ekonomi digital.

“Kalau dilarang total, banyak pelaku UMKM, pengembang game, dan industri e-sports yang akan terkena imbasnya. Pemerintah harus menonjolkan sisi positifnya dan mengatur batas-batasnya secara proporsional,” tuturnya.

Ia menilai, pemerintah sebaiknya berfokus pada pembatasan konten negatif, bukan pada pelarangan menyeluruh. Selain itu, negara perlu menciptakan aplikasi edukatif yang bisa menjadi alternatif positif bagi generasi muda.

“Pembatasan konten lebih bijak. Negara harus hadir mengatur tanpa membunuh kreativitas. Karena kalau kebijakan itu nanti tidak dipatuhi masyarakat, ya percuma juga,” pungkas Trubus

Deddy Ramadhany