Peran strategis MBG dalam penguatan ekonomi nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Implementasi Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/HO-(Bappenas)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Implementasi Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/HO-(Bappenas)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan strategis dalam rantai besar perekonomian nasional.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model big push yang strategis karena berperan sebagai push factor sekaligus pull factor dalam rantai besar perekonomian nasional, dari produsen hingga penerima manfaat,” katanya dalam Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Implementasi Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa setiap negara memiliki cara sendiri untuk melakukan lompatan besar agar dapat keluar dari jebakan middle income trap.
Rachmat Pambudy mengutip big push theory dari Paul N. Rosenstein-Rodan yang menekankan pentingnya dorongan besar untuk menciptakan perubahan struktural. Dalam konteks Indonesia, MBG dianggap sebagai dorongan besar tersebut.
“Apabila variabel anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belanja dapur, serta keterhubungan belanja dengan penerima manfaat dapat terekam oleh BPS, Indonesia akan memiliki data yang kuat untuk menunjukkan terjadinya perubahan sosial yang sangat signifikan,” ujarnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 turut menegaskan urgensi integrasi data dalam mendukung proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program MBG secara komprehensif.
BGN diharapkan dapat menyusun sistem informasi digital yang mampu mencatat seluruh transaksi, merekam output program, dan mengukur dampak yang dihasilkan. Sementara itu, lanjutnya, BPS berperan dalam melakukan pengumpulan dan verifikasi data di tingkat masyarakat guna memastikan akurasi dan keterpaduan data nasional.
Ke depan, kata Rachmat, perlu disepakati kerangka analisis lanjutan berbasis theory of change (ToC) agar pelaksanaan program MBG bisa diukur secara komprehensif dari aspek input, proses, output, hingga outcome.
Selain itu, penguatan mekanisme berbagi-pakai data, pemanfaatan data BPS dalam pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan survei rutin hingga tingkat sub nasional, serta integrasi data Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menjadi langkah penting guna memastikan dampak program MBG terukur secara nyata.
“Kita sedang membuat sejarah perubahan sosial dari cita-cita Bung Karno; seratus tahun kemudian kita menciptakan Indonesia Emas, dan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian menuju pencapaian Indonesia Emas 2045,” ungkap Kepala Bappenas.




