PIKI ajak masyarakat tegakkan keadilan dengan cara damai dan beradab

Elshinta.com - Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) beserta jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia mengajak setiap elemen masyarakat bersama-sama setia dalam menegakkan keadilan dengan tetap mengedepankan cara-cara yang damai dan beradab.

Ketua Umum DPP PIKI Badikenita Putri Sitepu menyebutkan hal itu seiring dengan firman Allah dalam Amos 5:15, yang dilakukan sambil tetap mengedepankan integritas demi menjaga martabat sesama manusia demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Umat Kristen meyakini bahwa pemerintahan NKRI yang terpilih adalah karena adanya perkenanan Allah, sesuai dengan Roma 13:1," ujar Badikenita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, dia mengingatkan para pemimpin pemerintahan dan negara, dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pilar demokrasi, juga wajib mengamini dan menggembalakan rakyatnya dengan ketulusan hati serta menuntun mereka dengan kompetensi tinggi, seperti tertuang dalam Mazmur 78:72.

Untuk itu mencermati situasi yang berkembang di tengah rakyat saat ini, kata dia, PIKI terpanggil untuk menyuarakan panggilan kasih sambil melaksanakan fungsi profetis di tengah umat.

PIKI menyampaikan turut berdukacita yang mendalam atas meninggalnya warga yang menjadi korban dalam peristiwa demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan daerah lainnya.

Selain itu, Badikenita mengatakan PIKI juga menyesalkan atas rusaknya fasilitas publik yang seharusnya tetap terjaga untuk kepentingan publik karena sumber pembiayaan yang juga diambil dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Ke depan, DPP PIKI beserta jajaran DPD dan DPC di seluruh Indonesia meminta kepada pemerintah Indonesia agar dengan saksama dan penuh tanggungjawab melakukan beberapa hal.

Pertama, menghentikan pola penanganan represif yang justru memicu kemarahan rakyat dan menimbulkan berbagai tindakan anarkis. Kedua, menangani gerakan rakyat yang mengekspresikan suara hatinya dengan prinsip mengayomi agar dapat menyimak suara rakyat dengan jernih.

Ketiga, PIKI meminta kepada seluruh pemimpin pemerintahan dan negara agar dapat menunjukkan keteladanan, utamanya dalam moral dan integritas, serta mewujudkan kesatuan kata dan perbuatan dalam bingkai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk bersikap tegas dan profesional dalam menangani para pihak yang melanggar hukum dan mencederai hak-hak orang lain.

Kelima, lanjut dia, meminta kepada seluruh pihak untuk mengutamakan dialog dan menghindari berbagai cara kekerasan dalam mengomunikasikan perbedaan pendapat.

Sementara itu, demi mengembalikan kesejukan hati rakyat dan turut menjaga stabilitas nasional, Badikenita menuturkan DPP PIKI beserta jajaran DPD dan DPC di seluruh Indonesia meminta kepada pimpinan pemerintahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyimak suara rakyat dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas sebagai wakil rakyat, tidak hanya sesuai dengan undang-undang, tetapi utamanya berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kemudian, PIKI turut mendesak DPR untuk membatalkan peningkatan berbagai tunjangan yang justru membebani rakyat dan tidak selaras dengan amanat penderitaan rakyat saat ini.

"Kami juga meminta para anggota DPR yang dinilai telah menyampaikan pernyataan meresahkan rakyat untuk segera meminta maaf secara terbuka dan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, " tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," katanya.

Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.