Prabowo: Uang pengganti Rp13 triliun bisa bangun 8.000 sekolah dan 600 Kampung Nelayan
Presiden hadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara kasus tipikor fasilitas ekspor CPO Rp13,25 triliun ke negara

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto : Tangkapan layar YT Setpres
Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto : Tangkapan layar YT Setpres
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10). Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp13,25 triliun.
Presiden menilai, pengembalian dana tersebut bukan hanya simbol keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga bentuk nyata penyelamatan aset bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki delapan ribu sekolah, atau membangun 600 kampung nelayan modern,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia menjelaskan, program pembangunan kampung nelayan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Setiap kampung nelayan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar, dengan target 1.100 kampung nelayan rampung hingga akhir 2026.
Presiden juga menyoroti perilaku pelaku usaha yang menyalahgunakan kewenangan ekspor CPO dan turunannya, sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga tidak manusiawi.
“Padahal ini bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dibawa ke luar negeri, sementara rakyat kesulitan minyak goreng. Ini sangat kejam dan tidak manusiawi,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung soal praktik ilegal di sektor tambang dan perdagangan komoditas yang menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Ia menekankan pentingnya keberanian aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran ekonomi yang merugikan negara.
“Masih banyak tambang ilegal, kegiatan ilegal lain, yang kerugiannya mungkin puluhan bahkan ratusan triliun. Kita harus berani menegakkan kedaulatan ekonomi kita,” ujarnya.
Selain memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung, Presiden juga mengingatkan agar lembaga hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat kecil. Ia menekankan pentingnya keadilan yang berpihak kepada rakyat lemah.
“Jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang kecil itu hidupnya sudah susah, jangan diperberat. Penegak hukum harus punya hati,” pesan Presiden.
Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk terus bekerja keras demi menyelamatkan kekayaan negara, serta keyakinannya bahwa Indonesia mampu bangkit jika dikelola dengan benar.
“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita kelola dengan baik dan berani, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu,” pungkasnya.
Deddy Ramadhany