Presiden Prabowo tegaskan negara hadir tangani bencana dan tolak wisata bencana

Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas penangananan bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utuara di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025). Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas penangananan bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utuara di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025). Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir secara penuh dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah fokus bekerja di lapangan dan tidak menjadikan bencana sebagai ajang pencitraan.
“Jangan datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Kalau datang, harus benar-benar untuk membantu mengatasi masalah,” kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan, mulai dari TNI-Polri, BNPB, Basarnas, kementerian dan lembaga, BUMN, relawan, hingga masyarakat yang bahu-membahu menangani dampak bencana.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri, puluhan helikopter, serta belasan pesawat untuk mendukung evakuasi dan distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
“Ada desa-desa yang setiap hari hanya bisa didatangi lewat udara. Ini membuktikan negara hadir dan mampu,” ujarnya.
Kepala negara juga menepis anggapan bahwa pemerintah tidak sigap menangani bencana. Menurutnya, sejak hari-hari awal, pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki.
Terkait pemulihan pasca bencana, Prabowo menyatakan pemerintah segera membentuk satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi serta memulai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Mungkin mulai Minggu ini sudah dibangun sekitar 2.000 rumah. Bisa langsung jadi rumah tetap. Gunakan lahan negara, tidak boleh ada alasan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan dana operasional taktis sebesar Rp20 miliar kepada setiap gubernur terdampak dan Rp4 miliar kepada 52 bupati dan wali kota terdampak, di luar anggaran pemulihan.
“Dalam tiga hari setelah instruksi saya, dana sudah sampai ke daerah. Ini supaya kepala daerah bisa bertindak cepat,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak awal masa pemerintahan.
“Karena efisiensi, karena kita menutup kebocoran, uang negara ada dan bisa kita gunakan saat rakyat membutuhkan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus waspada terhadap potensi bencana ke depan serta menjaga soliditas dalam bekerja demi kepentingan rakyat.
Hutomo Budi




