Presiden sindir pakar di podcast, eks Jubir PCO: Peringatan etik pengamat dan akademisi

Foto : Dokumentasi Setpres
Foto : Dokumentasi Setpres
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kebebasan berpendapat di ruang publik harus disertai tanggung jawab, menyusul maraknya pihak yang mengaku pakar namun menyampaikan opini tanpa basis data di podcast dan media digital. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Natal bersama di Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI) yang mantan Jubir Presidential Communication Office (PCO), Dr Ujang Komarudin menilai pernyataan Presiden sebagai peringatan etik bagi pengamat dan akademisi. Dalam wawancara di Radio Elshinta, Kamis (6/1), Ujang mengatakan kritik terhadap pemerintah tetap sah dalam demokrasi, namun harus objektif dan berbasis data.
“Siapapun berhak mengkritik pemerintah dan Presiden, tetapi kritik itu harus berbasis data, objektif, dan tidak memfitnah,” kata Ujang.
Ia menambahkan, kritik yang argumentatif justru menjadi masukan penting bagi pemerintah.
Ujang juga menyoroti cepatnya opini tidak akurat viral di media sosial akibat rendahnya literasi publik.
"Pernyataan Presiden perlu dimaknai sebagai ajakan mendewasakan ruang diskusi publik tanpa mengorbankan kebenaran dan kepentingan bangsa," pungkasnya.
Steffi Anastasia/Mgg




