Profesional asing pimpin BUMN, DPR : Harus penuhi asas bisnis dan tata kelola yang baik

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi profesional asing memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dilihat dari kacamata bisnis. Ia menilai langkah tersebut sah sejauh memenuhi asas profesionalisme, tata kelola yang baik (good corporate governance), serta memberikan keuntungan bagi bangsa.

“BUMN adalah institusi bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan dikelola secara profesional. Selama memenuhi asas bisnis dan tata kelola yang baik, maka penunjukan direksi termasuk dari pihak asing, tidak menjadi masalah,” ujar Herman dalam program Edisi Pagi Radio Elshinta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Herman, bagi BUMN yang telah go public atau menjadi perusahaan terbuka, hak pemegang saham untuk menentukan direksi harus dihormati. Namun, untuk BUMN yang seluruh sahamnya masih dimiliki negara, aturan tetap mengharuskan pimpinan berasal dari warga negara Indonesia.

“Kalau untuk BUMN yang murni sahamnya dimiliki negara, dalam undang-undang sudah diatur harus WNI. Tapi kalau sudah IPO, pemegang saham publik juga punya hak menempatkan direksinya,” jelasnya.

Ia menegaskan DPR selalu menjaga agar negara tetap menjadi pemegang saham mayoritas di setiap proses penawaran saham perdana. “Kami menahan betul setiap kali BUMN melakukan IPO supaya negara tetap sebagai pemilik saham mayoritas,” katanya mencontohkan kasus Garuda Indonesia yang masih dipimpin putra bangsa.

Dalam wawancara tersebut, Herman juga menyoroti pentingnya memantau dan mengembangkan talenta muda Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, banyak profesional muda Indonesia yang berkarier cemerlang di perusahaan internasional dan layak diberi kesempatan memimpin BUMN.

“Kalau mereka mampu membesarkan perusahaan asing, kenapa tidak ditarik untuk mengelola BUMN kita? Ini kesempatan untuk memperkuat performa dan membangun kebanggaan nasional,” tuturnya.

Herman membeberkan bahwa sekitar 54 persen BUMN saat ini masih terseok-seok, sementara sisanya baru menunjukkan performa baik. Ia menilai langkah membuka peluang bagi profesional asing atau diaspora Indonesia perlu ditempatkan dalam konteks memperkuat manajemen dan membangun kepercayaan publik terhadap BUMN.

Lebih lanjut, ia mencontohkan Garuda Indonesia yang sempat terpuruk akibat krisis finansial dan pandemi COVID-19. Herman mengaku ikut memperjuangkan agar maskapai nasional itu tidak dibubarkan. “Garuda punya sejarah panjang dan kebanggaan nasional, maka kita harus jaga agar bisa terbang tinggi lagi,” tegasnya.

Menutup wawancara, Herman menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi kebocoran data dan konflik kepentingan bila direksi asing memimpin BUMN strategis. Ia menilai hal itu dapat diantisipasi melalui seleksi ketat dan penerapan standar integritas tinggi.

“Yang dibutuhkan adalah figur dengan pengalaman internasional, moralitas tinggi, dan rekam jejak menjaga keamanan data serta sistem perusahaan. Profesional seperti itu justru bisa memperkuat tata kelola BUMN kita,” pungkasnya.

Deddy Ramadhani