RPI: Keberhasilan transformasi Polri berdampak luas pada stabilitas

Rumah Politik Indonesia (RPI) menilai keberhasilan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) nantinya akan berdampak luas pada stabilitas nasional.

Direktur Eksekutif RPI, Fernando Emas, mengungkapkan Polri yang terreformasi akan menjadi fondasi kuat bagi penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan terciptanya rasa aman di tengah masyarakat.

"Transformasi tersebut juga diharapkan dapat mengubah persepsi publik terhadap institusi kepolisian, dari sekadar penegak hukum menjadi mitra masyarakat dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik," kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, dirinya mengharapkan Polri mampu menjaga stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat bagi berjalannya roda pembangunan ekonomi dan sosial.

Stabilitas itu, lanjut dia, bukan hanya berarti tidak adanya konflik atau kerusuhan, melainkan juga terciptanya suasana aman dan nyaman bagi seluruh warga negara untuk beraktivitas, berusaha, dan mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut atau terancam.

Dengan demikian, ia menegaskan transformasi Polri tidak hanya tentang perubahan struktur atau prosedur, tetapi tentang perubahan mendasar dalam cara memahami peran kepolisian dalam masyarakat demokratis sebagai pelindung, pelayan, dan mitra masyarakat dalam membangun peradaban yang lebih baik.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat, menurut Fernando, peran Polri menjadi sangat strategis.

Pasalnya, kata dia, era pemerintahan Prabowo-Gibran membawa angin segar bagi reformasi institusi penegak hukum, dengan Polri diposisikan sebagai tulang punggung penegakan demokrasi hukum.

Dengan begitu, dirinya berpendapat momentum tersebut merupakan peluang emas untuk mewujudkan transformasi budaya yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek operasional tetapi juga dalam membangun karakter dan integritas personel Polri.

"Transformasi budaya Polri yang dicanangkan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman," kata dia.

Menurut dia, masyarakat Indonesia kini menuntut kepolisian yang tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga humanis, transparan, dan akuntabel dalam setiap tindakannya.

Dikatakan bahwa harapan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dia pun meyakini Polri, dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran, dapat mendukung tata kelola hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Hal tersebut berarti Polri harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan, dan hak asasi manusia dihormati dalam setiap proses penegakan hukum.

"Keberhasilan dalam hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang pada gilirannya akan memudahkan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat," ucap Fernando.

Ia pun mengungkapkan optimismenya terhadap Polri, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, akan mengalami perubahan mendasar yang signifikan sepanjang tahun 2026.

Ia berpendapat Sigit bakal mewujudkan transformasi budaya yang signifikan di tubuh Polri pada tahun 2026, dengan berkaca pada kesuksesan Kapolri mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2025.