Sengketa lahan, Bandara Djalaluddin jalin koordinasi dengan pemprov
Kepala Bandara Djalaluddin Gorontalo Joko Harjani (kedua kanan) menemui massa aksi pada unjuk rasa di pintu gerbang Bandara Djalaluddin, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (5/1/2026). Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat tersebut menuntut penyelesaian ganti rugi lahan seluas 7.448 meter persegi kepada pihak Bandara dan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. ANTARA/Adiwinata Solihin
Kepala Bandara Djalaluddin Gorontalo Joko Harjani (kedua kanan) menemui massa aksi pada unjuk rasa di pintu gerbang Bandara Djalaluddin, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (5/1/2026). Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat tersebut menuntut penyelesaian ganti rugi lahan seluas 7.448 meter persegi kepada pihak Bandara dan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. ANTARA/Adiwinata Solihin
Pihak Bandar Udara (Bandara) Djalaluddin Gorontalo segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait sengketa lahan di kawasan bandara seluas 7.448 meter persegi.
"Sebagai tindak lanjut dari audiensi, saya akan melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gorontalo," ucap Kepala Bandara Djalaluddin Joko Harjani usai menerima massa aksi dan Pang Moniaga sebagai penggugat di Gorontalo, Senin (5/1).
Selain Pemprov Gorontalo, Joko mengatakan akan melaporkan tuntutan massa aksi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu untuk segera membayar ganti rugi lahan sesuai putusan Mahkamah Agung.
Menurut Joko, pertemuan dengan massa dari Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Peduli Keadilan Provinsi Gorontalo itu mendapatkan titik terang, karena ada solusi yang disampaikan.
"Setelah kami bersama-sama di lapangan, kemudian kami melakukan audiensi di ruang rapat Bandara Djalaluddin akhirnya mendapatkan satu kesepakatan terkait tuntutan dari Pang Moniaga terhadap putusan MA yang memenangkan Pang Moniaga atas gugatan tanah," ujar dia.
Sementara itu, koordinator massa aksi Rut Panigoro mengatakan pihaknya menyampaikan tuntutan agar ganti rugi lahan segera dilakukan.
"Untuk Pemprov dan Bandara mencari solusi adalah urusan mereka, kami juga sudah sampaikan kepada pihak bandara sesuai dengan yang Kepala Bandara sampaikan untuk bertemu Gubernur dalam rangka membahas tujuan kami hari ini," ujar dia.
Aksi unjuk rasa yang mendapatkan pengawalan dari Kepolisian dan TNI tersebut berjalan dengan aman serta tidak mengganggu layanan publik di bandara.
