Soal posisi di Kementerian Haji, Bahlil: Belum ada tawaran ke Golkar

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan belum ada tawaran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Golkar untuk mengisi posisi di Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian baru itu, yang semula Badan Penyelenggara (BP) Haji, bakal resmi dibentuk untuk menindaklanjuti aturan dalam Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu," kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8).

Bahlil mengatakan pertemuan dengan presiden tersebut membahas beberapa hal, termasuk arah koalisi pendukung pemerintah ke depan.

"Kita berbicara tidak hanya sekarang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif," ujar Bahlil.

"Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita," katanya, menambahkan.

Koalisi partai pendukung pemerintah saat ini terdiri atas Koalisi Indonesia Maju dan beberapa partai oposisi dalam Pilpres 2024.

Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Belakangan, PDI Perjuangan juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut Bahlil, dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam di istana, dibahas pula berbagai program prioritas pemerintah seperti pengelolaan sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

"Kita juga mendiskusikan tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata dia, seraya menyebut pertemuan itu berlangsung "konstruktif."