Top
Begin typing your search above and press return to search.

Wamen LH dorong pengembang uji registri karbon baru

Wamen LH dorong pengembang uji registri karbon baru
X

Wamen LH Diaz Hendropriyono memberikan arahan saat Indonesia Carbon Market Outlook 2026 di Jakarta, Kamis 16/4/2026) ANTARA/HO-KLH

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono mengajak pengembang proyek (project developers) karbon untuk mengikuti tahap uji coba registri karbon baru, yakni Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang segera diluncurkan.

"SRUK target operasinya bulan Juli, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, jadi kalau ada project developers yang sudah siap project design document (PPD)-nya, sekarang sudah bisa lakukan uji coba, untuk memasukkan data dalam registri tersebut," ujar Wamen Diaz dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Berbicara saat Indonesia Carbon Market Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (16/4), Wamen LH menyampaikan bahwa tahap uji coba itu penting untuk mempercepat dimulainya perdagangan karbon.

"Kita butuh untuk terus dorong perdagangan karbon untuk membantu mengatasi masalah pendanaan dan kita pun sekarang masih dalam proses untuk berbagai hal, jadi kami butuh bantuan Bapak/Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam tahap uji coba, sehingga saat diluncurkan, semuanya sudah tinggal jalan," ujar Wamen Diaz.

Wamen Diaz mengingatkan bahwa perdagangan karbon menjadi salah satu solusi untuk menutup kesenjangan pendanaan yang ada di dunia untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.

"Masalahnya sekarang adalah pendanaan iklim, menurut studi, secara global kita membutuhkan 8,6 triliun dolar AS per tahun sampai tahun 2030. Ke depannya akan naik menjadi 10 triliun dolar AS, namun dunia baru mampu memberikan pendanaan sekitar 1.4-1.9 triliun dolar AS, jadi ada kesenjangan pendanaan yang cukup besar," ujarnya.

Di Indonesia, kata Wamen Diaz, kesenjangan pendanaan iklim terjadi hingga sekarang dan pendanaan iklim yang sepatutnya belum juga terealisasi. Secara domestik, masih ada kesenjangan pendanaan yang tinggi.

"Kita membutuhkan 470 triliun per tahun dari tahun 2020 sampai 2030, tapi yang tersedia baru hanya 76 triliun untuk mengatasi isu perubahan iklim," katanya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jeremy dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Indonesia dalam membangun perdagangan karbon yang sudah menjadi amanat Presiden Prabowo saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada bulan Januari silam.

"Forum ini sesuai dengan amanat Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan perdagangan karbon melalui kerja sama Indonesia dan Inggris, kami harap dukungan dari Inggris bisa berkelanjutan dan berjangka panjang," ucap Dominic.

Sumber : Antara

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire