Wamendagri: Pemerintah masih kaji status bencana nasional di Aceh, Sumbar dan Sumut

Desakan sejumlah kelompok masyarakat agar pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kian menguat. Skala kerusakan, wilayah terisolir, serta jumlah korban yang terus bertambah menjadi perhatian serius. Data terbaru mencatat lebih dari 600 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 500 lainnya dilaporkan hilang.

Pemerintah pusat menegaskan tengah mengkaji secara komprehensif opsi penetapan status bencana nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menuturkan bahwa seluruh unsur pemerintah sudah bergerak maksimal sejak hari pertama bencana melanda.

“Presiden langsung memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat berbicara dalam Program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, akses yang terputus, listrik padam, hingga jalur transportasi yang rusak berat membuat respons awal sempat terhambat. Namun pengerahan helikopter, kapal logistik, serta pembukaan jalur darurat membuat suplai bantuan mulai membaik.

Bima mengakui pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan kesulitan anggaran dan kapasitas penanganan. Kemendagri telah menerbitkan edaran untuk memandu pergeseran anggaran daerah, sementara bantuan lintas provinsi juga terus mengalir.

BNPB, TNI–Polri, Basarnas, dan berbagai lembaga kemanusiaan telah mendirikan dapur umum, membuka akses logistik, dan mengintensifkan operasi pencarian korban.

Pemerintah memastikan pemetaan kerusakan dan kebutuhan sudah dilakukan secara detail hingga ke level kecamatan. Mulai dari luasan lahan pertanian rusak, irigasi, hewan ternak yang hilang, hingga nilai kerugian masing-masing daerah.

Banyak wilayah masih sulit dijangkau karena jembatan putus dan jalan longsor. Operasi udara menjadi krusial untuk menjangkau pengungsian terpencil.

Menurut Bima, status bencana nasional membuka peluang untuk bantuan internasional dan mekanisme nasional yang lebih luas. Namun pemerintah menilai kapasitas nasional saat ini masih mencukupi untuk menanggulangi situasi.

“Mari kita fokus pada pemulihan, langkah-langkah apa untuk penguatan kapasitas. Ya pemerintah daerah banyak yang memang sangat berat karena keterbatasan tadi. Tapi sekali lagi ini sistem kita ini sampai saat ini masih sangat mampu untuk melakukan koordinasi itu. Itu poin utamanya. Tapi memang perlu waktu, koordinasi perlu dibenahi lagi, perlu lebih cepat lagi,” tegasnya.

Dengan cuaca ekstrem yang diprediksi berlanjut, Kemendagri telah menggelar rapat nasional mitigasi melibatkan seluruh kepala daerah.

Prioritas pemerintah meliputi:

* memastikan kesiapan posko siaga bencana,

* penguatan koordinasi lintas sektor,

* pengawasan distribusi pangan,

* kesiapan transportasi dan jalur evakuasi,

* serta imbauan agar masyarakat menyesuaikan aktivitas dengan peringatan BMKG.

Sementara itu, Bima juga menyerukan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, unsur keamanan, serta tokoh masyarakat dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru.

“Kami meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur, untuk melakukan koordinasi yang sangat intens bersama TNI, Polri, Forkopimda dalam melakukan mitigasi bencana," harap Wamen.

"Kami meminta kepada semua untuk berkoordinasi bersama tokoh-tokoh agama, pemuka agama, untuk memastikan bahwa ibadah akhir tahun ini juga berjalan semua dengan situasi yang terkendali dan apabila ada potensi bencana di masing-masing wilayah, maka wajib untuk dilakukan mitigasi, untuk diingatkan, dan sistem mitigasinya itu harus dimaksimalkan,” pungkas Bima Arya.

Sukma Salsabilla