Wamenkomdigi: Komunikasi kunci keberhasilan kebijakan pemerintah

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai bahwa komunikasi kebijakan berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi yang disusun. Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” kata Nezar dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dalam Executive Briefing “Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah pada Kamis (11/12), Nezar mengatakan kemampuan pemerintah membaca dinamika publik menjadi kunci komunikasi yang efektif.

Langkah ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan ketepatan respons pemerintah terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis di era digital.

Pemerintah dinilai perlu memastikan informasi publik tersedia dengan tepat waktu dan terpercaya agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dari derasnya arus informasi di ruang digital.

"Semua orang bisa memproduksi informasi dan disebarkan melalui platform media sosial, semua orang adalah produsen informasi sekaligus konsumennya. Inilah yang membuat lanskap komunikasi kita itu begitu riuh," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah harus selalu konsisten dan transparan dalam menyampaikan fakta, terutama dalam situasi krisis, untuk menjaga kepercayaan publik.

“Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” tegasnya.

Wamen Nezar menambahkan komunikasi tidak hanya melalui pesan, tetapi juga tercermin dari cara pejabat hadir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan menjadi langkah penting agar pemerintah mampu menyampaikan informasi tentang kebijakan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital turut menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah untuk jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan kementerian dalam acara tersebut.

Selain pelatihan, dilaksanakan juga peluncuran buku berjudul "Komunikasi Kebijakan" sebagai dasar bagi aparatur untuk memahami proses kebijakan dengan lebih sistematis.

Kemkomdigi telah membuat LMS Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerja sama dengan FISIPOL UGM yang dapat diakses ASN se-Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi agar publik menerima informasi tentang kebijakan pemerintah secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya.