Gus Irfan: Kenaikan biaya haji tidak dibebankan ke jemaah

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memastikan pemerintah berupaya agar potensi kenaikan biaya penerbangan haji tidak dibebankan kepada jemaah. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Pemerintah, kata Gus Irfan, telah mulai membahas potensi kenaikan biaya dalam rapat terbatas beberapa hari sebelumnya.

“Terkait kemungkinan-kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membicarakan ini, membahas ini dalam rapat terbatas beberapa hari yang lalu, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita.” ujar Gus Irfan

Ia menegaskan, komitmen tersebut menjadi dasar bagi kementerian terkait untuk menghitung kebutuhan riil pembiayaan haji secara menyeluruh.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan.” kata Gus Irfan

Di sisi lain, Gus Irfan mengakui penyelenggaraan haji 2026 menghadapi tekanan global, terutama akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pada penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, rata-rata biaya penerbangan per jemaah berada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun, kenaikan harga avtur, premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar menyebabkan biaya tersebut meningkat signifikan.

“Kita tentu paham semua tentang situasi Timur Tengah saat ini.” ujarnya

Selain itu, kondisi geopolitik memaksa maskapai melakukan perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah konflik. Maskapai Garuda Indonesia disebut harus menempuh rute alternatif yang berdampak pada penambahan waktu tempuh hingga empat jam serta peningkatan konsumsi avtur sekitar 17.000 ton.

Dalam usulannya, Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudi Airlines mengusulkan tambahan sebesar 480 dollar AS per jemaah.

Dengan kondisi tersebut, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan haji diperkirakan naik menjadi sekitar Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika menggunakan rute alternatif, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik hingga 51,48 persen.

Pemerintah menilai situasi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menghadapi tekanan global yang kompleks, sehingga diperlukan langkah efisiensi, koordinasi, serta mitigasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kondisi force majeure dari pihak terkait, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, yang dapat menjadi dasar penyesuaian kontrak antara pemerintah dan maskapai.

Arie Dwi Prasetyo/Rama