Kemenhaj kedepankan mediasi berkeadilan tangani aduan jemaah
Kemenhaj Fasilitasi Kesepakatan Jemaah dan PPIU Secara Terbuka
Sumber foto: Humas Kemenhaj
Sumber foto: Humas Kemenhaj
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengedepankan mediasi berkeadilan untuk menangani aduan jemaah haji dan umrah. Pendekatan ini bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak.
“Mediasi kami kedepankan sebagai upaya penyelesaian awal yang berkeadilan dan profesional,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid, Senin (2/2/2026).
Dalam periode 26–29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah memanggil dan mengklarifikasi lima kasus aduan masyarakat melalui kanal resmi Kemenhaj.
“Seluruh proses klarifikasi kami laksanakan secara kondusif, terbuka, dan mengedepankan perlindungan hak masing-masing pihak,” jelas Harun.
Mediasi merupakan bagian dari sistem resmi pengaduan yang mengedepankan prinsip win-win solution tanpa mengesampingkan kewenangan negara.
“Pendekatan ini tetap berada dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas negara,” tegas Harun.
Pada 29 Januari 2026, Ditjen Pengendalian Haji dan Umrah memfasilitasi mediasi aduan jemaah umrah terhadap salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Aduan terkait ketidaksesuaian fasilitas hotel dengan paket yang ditawarkan jemaah.
“Kesepakatan ini ditandatangani para pihak dan menjadi dasar penyelesaian perkara,” tambah Harun.
Beberapa aduan lain masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh jajaran pengawasan Kemenhaj.
“Kami memastikan setiap proses tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Harun.
Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, Kemenhaj menempuh langkah lanjutan melalui pengawasan dan tindakan administratif sesuai peraturan.
“Langkah lanjutan akan kami ambil demi kepastian hukum dan perlindungan jemaah,” tandasnya.
Kemenhaj mengimbau masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan resmi agar laporan ditangani objektif dan transparan.
“Kami berkomitmen menjaga hak jemaah dan memastikan penyelenggaraan haji dan umrah berjalan tertib serta akuntabel,” pungkas Harun.
Bhery Hamzah/Rama
