Komnas Haji apresiasi langkah Danantara beli hotel dan lahan di Mekkah

Tekad Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci Mekkah mulai terealisasi. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah Indonesia secara resmi mengakuisisi properti strategis di kawasan Thakher, Mekkah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa Danantara telah menandatangani conditional sales and purchase agreement atau perjanjian jual beli bersyarat atas satu hotel setelah menghadap Presiden Prabowo pada 18 Desember 2025.

Melalui Danantara, pemerintah pemerintah Indonesia telah membeli satu hotel di kawasan Thakher yang memiliki kapasitas 1.461 kamar yang tersebar di tiga tower dengan kapasitas tampung jemaah haji mencapai sekitar 4.383 orang.

Hotel tersebut memiliki daya tampung sekitar 4.383 jemaah haji. Tidak hanya itu, Danantara juga mengakuisisi lahan seluas sekitar 5 hektare yang berada tepat di depan hotel tersebut.

Di atas lahan itu, pemerintah merencanakan pembangunan 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan yang akan melayani kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia. Jika seluruh pembangunan rampung, total kamar diperkirakan mencapai 6.025 kamar dengan kapasitas lebih dari 23.000 jemaah.

Menariknya, kepemilikan properti dan lahan tersebut bersifat hak milik penuh, bukan sistem sewa seperti yang selama ini berlaku dalam penyelenggaraan haji.

Kawasan Thakher berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram dan akan terhubung melalui terowongan atau jembatan menuju kawasan Al-Hujun. Proyek penghubung tersebut ditargetkan rampung pada 2026.

Selain kawasan Thakher, Danantara juga tengah mengikuti proses bidding lahan di kawasan Western Hindawiah, yang jaraknya relatif sama dari Masjidil Haram. Dari sekitar 90 peserta, Danantara telah masuk dua besar kandidat pemenang, dengan pengumuman dijadwalkan akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) menilai langkah pemerintah membeli properti di Tanah Suci sebagai momentum monumental dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Keputusan ini akan tercatat sebagai babak baru tata kelola haji yang lebih progresif dan positif. Cita-cita memiliki lahan sendiri di Mekkah sudah ada sejak era Orde Lama, dan baru pada pemerintahan saat ini bisa terealisasi,” demikian pandangan Komnas Haji.

Ke depan, Kampung Haji Indonesia diharapkan menjadi episentrum ekosistem layanan haji dan umrah, tidak hanya untuk penyelenggaraan haji tahunan tetapi juga umrah yang melibatkan jutaan jemaah setiap tahun.

Seluruh kebutuhan penyelenggaraan ibadah, mulai dari akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, hingga transportasi, direncanakan dapat dikelola secara terintegrasi dan mandiri melalui Kampung Haji. Skema ini juga akan melibatkan pelaku usaha nasional, baik skala besar, menengah, hingga UMKM, dalam seluruh rantai pasok.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap tercipta efisiensi biaya, efek berganda ekonomi, serta peningkatan dampak langsung bagi perekonomian nasional.

Sebagai catatan, berdasarkan perhitungan Kementerian Haji, perputaran ekonomi haji dan umrah dari jemaah Indonesia mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun. Namun selama ini, nilai tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.

Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah diharapkan menjadi solusi strategis untuk memperkuat kedaulatan layanan haji sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Suwiryo