Menteri Haji: Tanpa disiplin, pelayanan haji 2026 kehilangan arah

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya disiplin petugas dalam meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Menurut Irfan, lemahnya disiplin berpotensi membuat sistem pelayanan yang telah disusun tidak berjalan efektif di lapangan.

“Tanpa disiplin, sistem yang baik tidak akan bisa berjalan. Tanpa disiplin, pelayanan akan kehilangan arah,” kata Irfan saat mengukuhkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia 2026 di Makodau 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (30/1).

Irfan menegaskan persoalan haji bukan semata urusan teknis, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata jemaah dan komunitas internasional. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia dituntut menjaga standar layanan.

“Penyelenggaraan ibadah haji adalah amanah besar negara. Amanah ini menyangkut kehormatan bangsa, kepercayaan umat, serta wibawa Indonesia di hadapan dunia internasional,” ujarnya.

Menurut Irfan, petugas haji berada di garis depan pelayanan dan menjadi representasi langsung negara. Karena itu, integritas, sikap, dan etika pelayanan dinilai sama pentingnya dengan kemampuan teknis.

“Saudara-saudara adalah wajah negara di hadapan jemaah dan dunia,” katanya.

Ia juga menyoroti tekanan kerja dan tantangan fisik selama bertugas di Arab Saudi yang kerap memicu persoalan di lapangan. Karena itu, petugas diminta menjaga ketenangan, tanggung jawab, serta konsistensi dalam melayani jemaah.

“Etika melayani harus menjadi pegangan. Setiap bantuan, setiap masalah yang diselesaikan, dan setiap kesabaran yang ditunjukkan merupakan tanggung jawab moral dan keagamaan,” ujar Irfan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo menyebut layanan haji 2026 akan melibatkan kuota 221 ribu jemaah. Skala tersebut, kata dia, menuntut kesiapan petugas yang lebih terukur dan terkoordinasi.

“Kompleksitas layanan ini membutuhkan petugas yang profesional, berintegritas, dan mampu bekerja lintas sektor,” kata Puji.

Ia menjelaskan Diklat PPIH 2026 diikuti 1.636 peserta, dengan 1.622 orang bertahan hingga akhir pelatihan tatap muka. Evaluasi internal menunjukkan indeks performa peserta berada di atas 90 persen.

“Pelatihan selama 20 hari di Pondok Gede menunjukkan indeks performa di atas 90 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah mengakui kualitas layanan haji masih kerap diwarnai keluhan jemaah, persoalan koordinasi, serta tekanan operasional di lapangan. Karena itu, pengukuhan PPIH 2026 diharapkan menjadi titik awal perbaikan yang lebih konsisten.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan pihaknya memantau langsung proses diklat sejak pembukaan hingga penutupan. Ia menilai pola pelatihan tahun ini lebih disiplin dan sistematis dibandingkan periode sebelumnya.

“Saya mengikuti sejak pembukaan sampai penutupan, dan saya pantau langsung prosesnya,” kata Wachid.

Ia mengingatkan jemaah haji Indonesia selama ini dikenal ramah dan memiliki citra positif, sehingga reputasi tersebut harus dijaga oleh petugas dan penyelenggara.

“Nama baik haji Indonesia harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Abdul Wachid menilai pelatihan haji selama 20 hari ini sebagai yang terbaik dari beberapa periode yang pernah ia ikuti.

“Modelnya bagus, melatih kedisiplinan dan kebersamaan,” katanya.

Ia berharap pola pelatihan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di lapangan.

“Mudah-mudahan saat pelaksanaan nanti, petugas bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ujarnya.

Heru Lianto/Rama