Pelunasan Bipih Haji 2026 tembus 102,57 persen

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang telah melampaui target nasional. Hingga penutupan tahap pelunasan, realisasi pembayaran tercatat mencapai 102,57 persen.

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Meski mencatatkan capaian positif, Komisi VIII DPR RI mengingatkan agar keberhasilan pelunasan biaya haji tersebut diiringi dengan kesiapan layanan secara menyeluruh di lapangan, khususnya selama puncak ibadah haji di Arab Saudi.

“Capaian ini harus dibarengi dengan kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” tegas Marwan Dasopang.

Pemerintah Tegaskan Kesiapan Layanan Haji 2026

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang,” ujar Irfan Yusuf.

Menurut Menhaj, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI akan menjadi pedoman utama dalam mematangkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan tepat waktu dan berkualitas,” tambahnya.

Transparansi Jadwal dan Layanan Jemaah

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah RI berkomitmen menyampaikan secara terbuka rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah per embarkasi.

“Kami akan menyampaikan jadwal penerbangan, jenis pesawat setiap kloter, kepastian pelunasan seluruh layanan haji, serta keterbukaan informasi akomodasi jemaah,” kata Irfan Yusuf.

Pemerintah juga memastikan transparansi penempatan jemaah di Arafah dan Mina, termasuk pengaturan pergerakan jemaah di Muzdalifah.

“Kami memastikan keterbukaan data penempatan jemaah, jadwal keberangkatan dan kepulangan, serta komposisi penempatan PPIH Arab Saudi di Makkah dan Madinah,” ujarnya.

Fokus Layanan Kesehatan Jemaah

Dalam aspek kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah RI menyiapkan layanan yang berorientasi pada keselamatan jemaah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi.

“Kami menyiapkan tenaga kesehatan profesional, sarana dan prasarana pelayanan, termasuk kesiapan 40 klinik kesehatan di Makkah dan Madinah, serta mitigasi risiko kondisi darurat,” tutur Irfan Yusuf.

Dengan pelunasan Bipih Haji 2026 yang melampaui target dan komitmen peningkatan layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berlangsung aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia. (Bhery Hamzah)