Pakar: Ketegangan global saat ini tunjukan pola mengarah perang besar

Ketegangan geopolitik global dinilai meningkatkan risiko pecahnya Perang Dunia III dalam waktu yang semakin terbuka.

Direktur Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut perang besar kini bukan lagi sekadar wacana fiksi.

Ketegangan meliputi Amerika Serikat dan Eropa soal Greenland, potensi perang Iran-Israel, serta isu Taiwan antara China dan Amerika Serikat.

“Selama ini banyak pihak cenderung under-estimate, seolah perang besar tidak mungkin terjadi di era saling ketergantungan ekonomi global. Padahal, eskalasi kekuatan besar yang kini semakin tidak menentu, membuat Perang Dunia III bukan lagi skenario fiksi, melainkan risiko nyata yang benar-benar berpotensi terjadi,” ujar Umam, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2035).

Umam menilai situasi global menunjukkan pola klasik menjelang perang besar seperti sebelum Perang Dunia I dan II. Pola itu terlihat dari polarisasi aliansi, perlombaan senjata, ekonomi yang dipolitisasi, serta geopolitik yang semakin panas.

Ia menyebut dua kawasan paling rawan menjadi pemicu konflik global, yakni Eropa dan Asia.

Di Eropa, krisis Greenland dan tekanan Amerika Serikat terhadap Denmark dinilai berpotensi memicu retaknya solidaritas NATO.

"Tekanan Amerika Serikat terhadap Denmark dan sekutunya berpotensi memicu respons keras Eropa, sekaligus memperlihatkan retaknya kohesi Blok Barat pasca-Perang Dunia II. Pencaplokan Greenland bisa menjadi tanda bagi pengkhiatan komitmen pakta pertahanan kolektif NATO yang dijaga selama 80 tahun terakhir ini," kata Umam.

Sementara di Asia, eskalasi Iran-Israel berpotensi bertemu dengan konflik Taiwan.

“Jika Iran membuka ruang dukungan langsung dari Rusia dan China, maka perang Iran-Israel akan menjadi medan proxy benturan militer Amerika lawan China-Rusia. Ditambah dengan percepatan China mengambil alih Taiwan, yang didukung Jepang dan pakta pertahanan AUKUS (Australia, Inggris dan AS)," katanya.

"Situasi ini sangat rawan menciptakan strategic miscalculation. Satu insiden kecil saja bisa memicu efek domino besar, sebagaimana pemicu Perang Dunia I dan II,” tambah Umam.

Ia menegaskan Indonesia harus bersikap aktif namun tetap cermat secara diplomatik. Indonesia perlu konsisten mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, dan penghormatan hukum internasional.

“Preseden bahwa kekuatan bisa mengalahkan aturan akan selalu merugikan negara menengah dan berkembang seperti Indonesia. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh terjebak dalam retorika blok yang justru menyempitkan ruang manuver diplomatik,” ujarnya.

Menurut Umam, konflik global berdampak langsung pada Indonesia, terutama energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas ekonomi.

“Karena itu, keselamatan WNI, kesiapan evakuasi, serta mitigasi risiko energi dan rantai pasok harus berjalan seiring dengan sikap politik luar negeri,” jelasnya.

Ia menilai sikap pasif justru berbahaya bagi Indonesia di tengah gejolak global.

“Bukan aktif ikut blok, melainkan aktif dalam diplomasi pencegahan. Peran paling realistis bagi Indonesia sebagai middle power adalah mendorong komunikasi, mengurangi salah persepsi, dan membuka ruang de-eskalasi,” katanya.

Umam menambahkan Indonesia memiliki modal kuat sebagai negara non-blok yang dipercaya banyak pihak. Peran itu dapat dijalankan melalui ASEAN, OKI, dan PBB sebagai jembatan dialog dan kemanusiaan.

“Indonesia mungkin tidak bisa menghentikan perang besar sendirian. Tetapi Indonesia bisa ikut mempersempit peluang terjadinya perang,” tegasnya.

Ia menutup dengan menegaskan politik luar negeri bebas aktif bukan berarti diam.

“Bebas-aktif adalah strategi untuk tetap berdaulat di dunia yang makin berbahaya, dengan aktif menjaga perdamaian, sambil memperkuat ketahanan nasional agar Indonesia tidak terseret arus konflik global yang semakin liar,” tutupnya.

Dedi Ramadhani/Rama