Pakar nilai kebijakan Trump berpotensi picu eskalasi konflik global 2026

Kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi meningkatkan eskalasi konflik global sepanjang 2026. Pendekatan unilateral dan agresif yang ditempuh Washington dianggap mencerminkan strategi geopolitik lama Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya di tengah perubahan tatanan dunia.

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Kajian Keamanan Dunia (PKKD), Adi Rio Arianto, menilai langkah Amerika Serikat terhadap sejumlah kawasan strategis bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi besar menjaga status quo kekuatan global.

“Kalau kita melihat isu Greenland, Venezuela, hingga Iran, semuanya berada dalam satu kerangka geopolitik Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruhnya. Ini sangat kental dengan semangat Doktrin Monroe,” ujar Adi Rio Arianto dalam wawancara Radio Elshinta edisi pagi, Kamis (15/1/2026) bersama news anchor Suwiryo.

Menurut Adi, kebijakan Trump juga sarat dengan kepentingan politik domestik. Retorika “America First” digunakan untuk menjaga dukungan publik dalam negeri, sekaligus mengirim sinyal tegas kepada kekuatan global lain seperti Tiongkok dan Rusia.

“Trump bermain di dua level sekaligus, domestik dan internasional. Di satu sisi ingin terlihat kuat di mata publik Amerika, di sisi lain berusaha menekan kekuatan baru yang dianggap mengancam dominasi Amerika Serikat,” jelasnya.

Adi menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional dalam menghadapi tindakan sepihak negara adidaya. Meski secara normatif berbagai intervensi Amerika Serikat dapat dikategorikan melanggar hukum internasional, realitas politik global membuat sanksi sulit diterapkan.

“Hukum internasional hari ini masih sangat ditentukan oleh kekuasaan. Selama Amerika Serikat memiliki hak veto dan pengaruh besar, pelanggaran itu sering kali tidak berujung pada konsekuensi nyata,” katanya.

Ia juga menilai munculnya penolakan dari negara-negara Eropa terkait isu Greenland menjadi sinyal awal retaknya solidaritas Barat. Kondisi ini berpotensi melemahkan NATO dan mempercepat pergeseran dari tatanan Pax Americana menuju dunia multipolar.

Sementara itu, Iran disebut sebagai titik paling rawan memicu konflik besar. “Kalau Iran diserang lebih dulu, itu bisa membuka pintu eskalasi luas karena Iran punya legitimasi untuk membalas. Dampaknya bisa jauh lebih besar dibandingkan konflik di Venezuela,” ujar Adi.

Dalam konteks Indonesia, Adi menegaskan bahwa posisi politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi strategi paling aman. Selama Indonesia menjaga keseimbangan hubungan internasional, tekanan langsung dari kekuatan besar dinilai dapat diminimalkan.

“Indonesia relatif aman selama konsisten pada politik perimbangan dan bebas aktif. Kita tidak diposisikan sebagai ancaman, justru sebagai mitra strategis di kawasan,” pungkasnya.

Deddy Ramadhani