Pakar PBB nilai blokade AS ke Venezuela langgar hukum

Sekelompok pakar PBB pada Rabu (24/12) mengecam blokade maritim parsial yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela, dengan menyatakan bahwa langkah itu melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum internasional.

AS bulan ini mengumumkan pemberlakuan "blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar dari Venezuela" dan mengerahkan kekuatan militer di kawasan Karibia.

"Tidak ada hak untuk menjatuhkan sanksi sepihak lewat blokade bersenjata," kata para pakar dalam sebuah pernyataan.

Mereka menegaskan bahwa blokade merupakan bentuk penggunaan kekuatan militer yang dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.

"Ini adalah penggunaan kekuatan yang sangat serius sehingga secara tegas juga diakui sebagai agresi bersenjata ilegal dalam Definisi Agresi Majelis Umum PBB 1974," kata para pakar.

"Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan serangan bersenjata berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang pada prinsipnya memberi negara korban hak untuk membela diri," ujar mereka, menambahkan.

Para pakar PBB memperingatkan bahwa "penggunaan kekuatan ilegal, serta ancaman penggunaan kekuatan lanjutan di laut dan di darat, sangat membahayakan hak atas hidup dan hak asasi lainnya di Venezuela dan kawasan itu."

Mereka juga menyoroti dampak sanksi dengan menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar hukum internasional, tidak proporsional, dan telah merusak hak asasi manusia rakyat Venezuela serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengenai serangan AS terhadap kapal sipil, para pakar menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hak untuk hidup, harus diselidiki, dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, serta menyerukan Kongres AS untuk mencegah serangan lanjutan dan mencabut blokade.

Para pakar merujuk pada 28 serangan AS terhadap kapal sipil sejak awal September 2025 yang menyebabkan "pembunuhan sewenang-wenang" terhadap sedikitnya 104 orang, yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba ke AS melalui jalur laut.

Mereka juga menyerukan respons global dengan menegaskan bahwa kerja sama kolektif antarnegara diperlukan untuk memastikan penegakan hukum internasional.

Sumber: Anadolu