PBB: Reformasi Dewan Keamanan bergantung pada negara besar

Arsip foto - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (depan, kedua kiri) berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina di markas PBB di New York, AS (23/9/2025). ANTARA/Xinhua/HO-UN Photo/Manuel Elias/aa.
Arsip foto - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (depan, kedua kiri) berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina di markas PBB di New York, AS (23/9/2025). ANTARA/Xinhua/HO-UN Photo/Manuel Elias/aa.
Reformasi Dewan Keamanan PBB hanya dapat dilakukan jika negara-negara besar mau mendengarkan anggota-anggota PBB lainnya dan sepakat melakukan perubahan, kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq.
"Negara-negara utama di Dewan Keamanan perlu mendukung perubahan itu,” ujar Haq dalam jumpa pers pada Jumat (24/10).
"Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah mereka mendengarkan suara seluruh negara anggota lain tentang bagaimana Dewan Keamanan dapat berfungsi secara efektif, yaitu dengan direformasi," katanya, menambahkan.
Menurut Haq, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung upaya reformasi Dewan Keamanan (DK PBB).
Pada awal Oktober, Haq mengatakan usulan Guterres tentang reformasi DK PBB sejalan dengan seruan Presiden Rusia Vladimir Putin agar PBB mencerminkan multipolaritas global.
Berbicara di Valdai Discussion Club baru-baru ini, Putin menilai bahwa PBB memiliki banyak masalah, tetapi tidak ada organisasi dunia yang lebih baik daripada PBB.
PBB saat ini menghadapi tantangan dan perlu beradaptasi dengan kenyataan modern tanpa harus berbelok dari tujuan awal pembentukannya, kata Putin.
Rusia secara konsisten menyatakan dukungannya supaya negara-negara berkembang bisa menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Sumber: Sputnik-OANA




