Pengamat soroti peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
Ilustrasi - Kehancuran di Jalur Gaza, Palestina. /ANTARA/Anadolu/py/am.
Ilustrasi - Kehancuran di Jalur Gaza, Palestina. /ANTARA/Anadolu/py/am.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al-Banna Choiruzzad menilai Indonesia harus mampu mengubah dinamika internal Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, apabila keikutsertaan Indonesia di dalamnya tidak dapat dihindari.
“Jika Indonesia tidak bisa keluar dan terlanjur bergabung, pastikan bahwa Indonesia mampu mengubah ‘permainan’ di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump,” kata Shofwan dikutip dari ANTARA.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia tidak boleh menempatkan negara ini dalam posisi subordinat atau sekadar mengikuti kepentingan AS. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh kehilangan prinsip politik luar negerinya.
“Indonesia tidak justru menjadi antek-antek Trump, apalagi dijadikan satpam untuk mengamankan proyek real estate dalam bentuk pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force,” katanya.
Shofwan menilai sikap tegas tersebut semakin penting di tengah kondisi geopolitik global yang rentan serta tindakan AS yang dinilainya kerap melanggar berbagai kesepakatan internasional.
Dalam konteks ini, ia mengingatkan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap sikap resmi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional.
Ia merujuk pada pidato Presiden Prabowo di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu, ketika Indonesia mengajak komunitas global menolak doktrin bahwa kekuatan dapat digunakan secara sewenang-wenang.
“Thucydides memperingatkan: Yang kuat dapat berbuat semau mereka, sementara yang lemah harus menderita, kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus membela semua, yang kuat dan yang lemah. Benar disebut benar, bukan karena dapat disebut demikian, tetapi memang demikian adanya,” kata presiden.
Shofwan menambahkan, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Trump dan AS tidak dilandasi semangat perdamaian yang sejati, melainkan lebih mencerminkan kepentingan nasional Washington.
“Trump dan AS memang menciptakan kondisi yang demikian, bukan demi perdamaian, tapi demi kepentingan AS sendiri,” katanya.
