Perang Iran–AS dan Israel berlanjut, Pakar: Sikap Prabowo tidak memihak rasional

Ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran memicu kekhawatiran dunia terhadap stabilitas geopolitik global. Situasi ini dinilai tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memengaruhi ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Aleksius Jemadu, menilai Indonesia perlu tetap bersikap rasional dan konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi dinamika konflik tersebut.

Menurutnya, situasi geopolitik global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian. Masing-masing pihak dalam konflik mengklaim memiliki keunggulan militer dan kesiapan untuk melanjutkan perang dalam waktu yang panjang.

“Situasi sekarang masih penuh ketidakpastian. Kita belum tahu apakah kemampuan militer Iran, seperti persediaan rudal balistiknya, benar-benar sudah melemah atau justru masih tersisa dengan teknologi yang lebih canggih,” ujar Aleksius dalam wawancara di Radio Elshinta News & Talk, Selasa (10/3/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut membuat negara-negara lain, termasuk Indonesia, perlu bersikap hati-hati serta tetap fokus pada kepentingan nasional.

Aleksius menjelaskan, konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga energi global. Hal ini dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi nasional, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi stabilitas fiskal dan iklim investasi.

Selain itu, ia juga mengingatkan potensi konflik yang semakin meluas jika negara-negara Teluk ikut terseret dalam perang.

“Jika negara-negara Teluk ikut terlibat, konflik akan semakin meluas dan kompleks, dan dampaknya akan terasa di berbagai sektor global,” katanya.

Ketegangan geopolitik semacam ini, lanjutnya, dapat memicu ketidakstabilan pasar global yang akhirnya berimbas pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Politik Bebas Aktif dinilai tepat

Dalam situasi tersebut, Aleksius menilai langkah pemerintah Indonesia yang tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif merupakan pendekatan yang tepat dan rasional. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk berpihak kepada salah satu pihak yang bertikai, baik Amerika Serikat maupun Iran.

“Indonesia tidak siap memilih memihak ke Amerika atau Iran. Amanat konstitusi kita adalah ikut membangun perdamaian dunia, dan itu dijalankan melalui kebijakan luar negeri bebas aktif,” jelasnya.

Dengan posisi tersebut, Indonesia tetap memiliki legitimasi untuk menyerukan penyelesaian konflik secara damai melalui jalur diplomasi. Aleksius juga menekankan pentingnya diplomasi multilateral dalam menghadapi dinamika politik global yang sering kali dipengaruhi kepentingan negara besar.

Menurutnya, dalam praktik hubungan internasional, hukum internasional sering kali berjalan beriringan dengan politik kekuatan.

“Ini realitas politik global. Ada unsur hukum internasional, tetapi juga ada politik kekuatan,” katanya.

Karena itu, negara seperti Indonesia perlu tetap aktif dalam forum internasional agar tatanan global berbasis hukum tetap terjaga.

Selain faktor eksternal, Aleksius juga menilai stabilitas politik dalam negeri menjadi faktor penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan strategis secara efektif di tengah situasi global yang kompleks.

Ia menilai dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan membantu Indonesia merespons dinamika geopolitik secara lebih solid.

“Menghadapi situasi global seperti ini, kita membutuhkan sikap rasional dan persatuan di dalam negeri, supaya kebijakan luar negeri kita tetap efektif,” ujarnya.

Aleksius menilai pendekatan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto yang tetap menekankan politik luar negeri bebas aktif merupakan langkah rasional dalam menghadapi konflik global yang kompleks.

“Pemerintahan Pak Prabowo cukup rasional menyikapi situasi ini dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak ke mana pun dan mengupayakan agar konflik dapat segera diselesaikan,” katanya.

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip politik luar negeri yang telah lama menjadi pijakan diplomasi nasional.

Dengan posisi tersebut, Indonesia tetap memiliki ruang untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi serta berpotensi berperan dalam upaya mediasi jika diperlukan.

Ayesha Julia Putri/Mgg/Nak