Turbulensi Teheran 2026 dan Bayang-Bayang perang terbuka

Dunia mungkin menyambut runtuhnya sebuah rezim, namun ketakutan akan kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang mengikutinya seringkali jauh lebih besar. Di tengah kesibukan Presiden Donald Trump menangani front konflik di Rusia-Ukraina, Gaza, Venezuela, hingga tantangan China, isu Iran kembali muncul ke permukaan dengan intensitas yang lebih tinggi.

Analisis Geopolitik: Gelombang Protes dan Tindakan Keras

Menurut Kolonel Dedy Yulianto, pengamat geopolitik sekaligus Analis Madya Humas Biro Humas & Infohan Setjen Kemhan RI, gelombang protes massal terbaru di Iran kemungkinan besar akan bertahan selama beberapa minggu hingga bulan ke depan sebelum akhirnya diredam oleh tindakan keras aparat. Namun, situasi ini justru membuka celah bagi operasi militer atau misi rahasia dari Israel dan Amerika Serikat yang secara langsung mengancam kepemimpinan senior Iran.

Per 26 Januari 2026, protes yang telah berlangsung selama 25 hari ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Laporan dari Human Rights Activists News Agency (HRANA) menyebutkan angka yang sangat mengkhawatirkan: sedikitnya 5.002 orang tewas dan hampir 27.000 orang ditangkap. Angka ini mencerminkan krisis kemanusiaan terdalam di Iran dalam beberapa dekade terakhir.

Perang Intelijen dan Jebakan Digital

Berbeda dengan protes tahun 2022 (kasus Mahsa Amini), Pemimpin Tertinggi Khamenei menuduh adanya infiltrasi agen intelijen asing. Fakta di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks; otoritas Iran mengklaim telah menangkap 297 agen yang diduga terkait dengan Mossad Israel. Menariknya, pemerintah Iran ditengarai menggunakan taktik "jebakan digital" dengan sengaja mengaktifkan layanan Starlink saat internet nasional dimatikan, guna memetakan posisi dan pergerakan agen-agen tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan provokatif dari Menteri Warisan Budaya Israel, Amichai Eliyahu.

Kolonel Dedy menambahkan bahwa peran agen-agen ini tidak hanya terbatas pada spionase, tetapi juga sabotase obyek vital, menargetkan ilmuwan nuklir, Pimpinan Militer hingga meluncurkan serangan drone dari dalam wilayah Iran. Strategi ini bertujuan melemahkan fondasi militer dan pemerintahan agar AS lebih mudah mengarahkan penguasa baru di masa depan. Namun, Dedy mengingatkan bahwa "Iran bukanlah Venezuela atau Greenland." Karakteristik nasionalisme Iran yang keras membuat mereka semakin solid saat ditekan, meskipun rakyatnya sangat mendambakan kehidupan yang layak dan perlakuan setara sebagai warga dunia.

Suhu Kawasan: Armada AS dan Dampak Global

Risiko serangan AS terhadap Iran diperkirakan tetap tinggi. Pemicu utamanya adalah masuknya gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke Samudra Hindia, didampingi tiga kapal perusak. Kehadiran ini menambah daftar panjang kekuatan Washington di kawasan, termasuk tiga kapal tempur di Bahrain dan 5.700 personel tambahan—sebuah mobilisasi yang telah dikonfirmasi oleh Presiden Donald Trump pada 22 Januari 2026.

Guncangan Pasar Minyak Dunia

Situasi ini langsung memukul pasar energi global. Harga minyak mentah Brent naik menjadi 65,20 dollar AS per barel, sementara WTI menyentuh 60,44 dollar AS. Sebagai anggota OPEC yang memproduksi lebih dari 3 juta barel per hari, ketidakpastian di Iran adalah ancaman bagi stabilitas pasokan global. Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz tetap menjadi kartu as yang berisiko tinggi. "Taktik lama ini mungkin digunakan, namun bisa berbalik merugikan rezim sendiri," ujar Dedy. Saat ini, China menjadi satu-satunya penyangga ekonomi Iran dengan menyerap sekitar 90 persen ekspor minyaknya.

Indeks Keputusasaan Nasional* Di akhir narasinya, Dedy menyoroti bahwa keruntuhan nilai tukar Rial (dari 70 Rial per USD pada 1979 menjadi 1,47 juta Rial saat ini) bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan "indeks keputusasaan nasional." Dengan inflasi pangan mencapai 70%, krisis ini telah melintasi batas kelas sosial, membuat posisi rezim saat ini berada di titik paling rentan dalam sejarah modern Iran.

Posisi Indonesia di Tengah Pusaran Konflik

Di tengah eskalasi ini, Indonesia menghadapi dilema diplomatik yang pelik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung stabilitas kawasan, Indonesia melalui kacamata pengamat seperti Kolonel Dedy Yulianto, harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasionalnya.

Ketegangan di Iran bukan hanya soal geopolitik jarak jauh; dampaknya terhadap harga energi domestik dan keamanan jalur maritim internasional sangatlah nyata bagi Jakarta. Indonesia kemungkinan akan terus mendorong solusi non-militer (de-eskalasi), mengingat hubungan sejarah yang panjang dengan Iran namun tetap menjaga kemitraan strategis pertahanan dengan Amerika Serikat. Upaya diplomasi "jalan tengah" menjadi krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam polarisasi tajam yang dipicu oleh kebijakan maximum pressure pemerintahan Trump. (Hutomo Budi)