Top
Begin typing your search above and press return to search.

Firdaus Ali beberkan strategi Pemprov DKI tekan risiko banjir Jakarta

Pemprov DKI menyiapkan sejumlah langkah pengendalian banjir, mulai dari normalisasi sungai Ciliwung hingga pembangunan kolam retensi di perbatasan Jakarta

Firdaus Ali beberkan strategi Pemprov DKI tekan risiko banjir Jakarta
X

Banjir di Komplek Polri Pondok Karya rw 04 Kelurahan pela mampang, Jakarta Selatan ketinggian air mencapai 130 cm MInggu siang (8/3/2026). Foto : Radio Elshinta Rhio Atma Prasetio

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari kembali memicu banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Puluhan RT dilaporkan terendam dan sejumlah ruas jalan tergenang air dengan ketinggian mencapai puluhan sentimeter.

Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak banjir sekaligus menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

“Kita tentu prihatin warga Jakarta dan sekitarnya harus menghadapi banjir di tengah bulan Ramadan. Curah hujan sejak Sabtu malam memang sangat tinggi,” kata Firdaus Ali dalam wawancara yang dipandu Telni Rusmitantri di Radio Elshinta Minggu (8/3/2026)

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini fokus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan embung sebagai tempat penampungan air sementara.

“Langkah jangka menengah dan panjang yang kita lakukan antara lain melanjutkan normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Krukut. Kita juga membangun embung di beberapa titik untuk menahan limpasan air,” ujarnya.

Firdaus menjelaskan, banjir kali ini tidak hanya dipicu hujan di Jakarta, tetapi juga limpasan air dari wilayah barat seperti Banten dan Tangerang. Ia mencontohkan tinggi muka air di pintu air Angke yang mencapai sekitar 400 sentimeter, angka yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga memperkuat infrastruktur drainase, memperbanyak pompa air, serta melakukan pengerukan saluran air untuk meningkatkan kapasitas aliran.

Kerja sama dengan daerah penyangga

Firdaus menegaskan penanganan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan bendungan atau kolam retensi di perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang.

“Rencananya luasnya sekitar 14 sampai 20 hektare dengan kedalaman sekitar 10 meter. Fungsinya menahan air dari wilayah barat sekaligus menjadi cadangan air baku untuk Jakarta,” ujar Firdaus.

Firdaus mengakui upaya penanganan banjir juga menghadapi tantangan anggaran. Tahun ini, menurut dia, kemampuan fiskal Pemprov DKI berkurang setelah dana bagi hasil dari pemerintah pusat dipotong sekitar Rp15 triliun. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

“Kalau anggaran tidak dipotong, kita bisa bergerak lebih cepat menambah pompa, mempercepat normalisasi sungai, dan memperluas kapasitas tampung air,” katanya.

Di sisi lain, Jakarta juga menghadapi persoalan lingkungan seperti penurunan muka tanah yang rata-rata mencapai sekitar 12 sentimeter per tahun serta kenaikan muka air laut. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah pusat mendorong pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Teluk Jakarta sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengendalian banjir.

Firdaus mengatakan penataan ulang tata kota Jakarta bukan perkara mudah karena berkaitan dengan kepadatan penduduk serta persoalan sosial. Karena itu, pendekatan yang dilakukan saat ini lebih banyak melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti pelebaran sungai, pendalaman saluran air, hingga pembangunan terowongan air bawah tanah.

“Kalau pembebasan lahan di permukaan sangat sulit, maka salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah pembangunan terowongan air atau sistem bawah tanah,” ujarnya.

Selain banjir, Pemprov DKI juga menghadapi persoalan besar terkait pengelolaan sampah. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang disebut telah menampung sekitar 55 juta ton sampah secara akumulatif. Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemilahan dan daur ulang.

“Kita akan fokus dari hulu, yaitu pemilahan sampah, penguatan bank sampah, dan pemanfaatan teknologi waste to energy untuk mengurangi beban sampah,” ujar Firdaus. (Nak)

Sumber : Radio Elshinta

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire