3 catatan agar reformasi Polri sesuai harapan masyarakat
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto sudah mulai bekerja. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan agar reformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat.
Pertama, kata Prof Muradi diperlukan role model atau benchmark untuk membandingkan polisi di Indonesia dan negara lain. Ia mencontohkan isu utama yang berkembang di grup whatsapp, mengenai polisi yang ideal di Georgia.
"Jadi role model, benchmark-nya juga perlu juga dilakukan untuk membandingkan. Misal contoh yang jadi isu utama di beberapa komunitas whatsapp grup. Banyak bicara soal polisi yang ideal seperti di Goergia, mereka memensiunkan hampir semua pejabat di kepolisian, kemudian direkrutmen baru,” kata Prof Muradi kepada Elshinta Bandung, Senin (17/11/2025).
Kedua, menurut Prof Muradi, perlu dibentuk tim pekerja yang secara akademik dan secara pengalaman bisa dihitung dan dipercaya oleh publik. Selain itu perlu upaya menguatkan sistemik yang bekerja
"Ada upaya menguatkan sistemik yang bekerja. Bisa jadi nggak perlu nambah, ada tim ahli, bentuknya pokja atau tim perumus dan sebagainya di luar 10 orang tadi,” imbuhnya.
Kemudian ketiga, ditambahkan Prof Muradi, berkaitan dengan isu struktural Polri ke depan dan menata pola internal agar KPRP bisa memberikan stimulasi yang sehat.
"Ketiga, yang berkembang liar berkaitan dua hal. Pertama soal isu struktural, ada wacana jadi kementerian, di bawah kementerian. Bagaimana menata pola internal supaya keberadaan tim KPRP ini bisa memberikan stimulasi yang sehat,” ujarnya.
Menurut Prof Muradi sejauh ini untuk perumusan kebijakan, tidaklah kurang dan banyak sekali. Tapi masalahnya, apakah internal polisi mau menerimanya ataukah tidak. Beberapa hal berkaitan itu kerap kali tidak bisa dipraktekkan dan tidak bisa implementatif karena internal Polri yang defensif.
"Harus dilihat secara komprehensif sejauh mana daya terima internal bisa memudahkan tim KPRP bekerja dan merumuskan kebijakan buat Presiden dan Kapolri,” tandasnya.
PenulisL Nico Aquaresta/Ter
