324 Pesantren rusak akibat bencana Sumatra, Kemenag percepat pemulihan

Pemerintah mempercepat pemulihan ratusan pesantren terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga kini, tercatat 324 pesantren rusak, dengan Aceh menjadi wilayah paling terdampak mencapai 172 pesantren.

Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said, mengatakan langkah percepatan ini menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Agama, dan Wakil Menteri Agama agar negara hadir saat bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajaran Kementerian Agama yang bergerak cepat melakukan percepatan rekonstruksi lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren yang terdampak bencana,” ujar Basnang, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2025).

Sebagai tahap awal, Kemenag menyalurkan bantuan Rp3 miliar, tujuh ton beras, penggantian buku Mahad Aly yang rusak, serta dukungan pemulihan sarana belajar.

Salah satu perhatian publik terjadi di Pesantren Darul Mughlisin, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren menahan gelontoran kayu hingga lima meter dan melindungi permukiman warga di belakangnya.

“Jika tidak ada bangunan pesantren itu, kampung di belakangnya pasti luluh lantak,” kata Basnang.

Sebanyak 300 santri Darul Mughlisin selamat setelah dievakuasi ke tempat lebih tinggi. Namun ruang kelas, buku, dan dokumen pesantren mengalami kerusakan berat.

Kemenag kata Basnang, memastikan proses belajar di pesantren dan madrasah tetap berjalan sejak 5 Januari, meski belum normal karena hujan dan lumpur masih menjadi kendala.

“Yang penting anak-anak tidak kehilangan hak belajarnya. Rekonstruksi berjalan sampai Februari, sambil pembelajaran tetap dilaksanakan meski efektivitasnya belum maksimal,” jelas Basnang.

Basnang menjelaskan, Kemenag membuka peluang kebijakan khusus, termasuk keringanan ujian, agar santri tidak tertinggal pelajaran.

Ia menjelaskan, selain penanganan pascabencana, pemerintah juga menjalankan revitalisasi 80 pesantren tua di berbagai daerah. Program ini dilakukan setelah insiden robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo.

“Seluruh bangunan pesantren yang direvitalisasi diaudit kekuatan strukturnya agar tidak lagi membahayakan santri di masa depan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan fisik ditangani Kementerian PUPR, sementara Kemenag fokus pada kebijakan dan pendampingan.

Basnang juga menekankan, sebagai pencegahan, pendirian pesantren kini wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Kebijakan ini sempat menuai keberatan, namun dianggap penting untuk keselamatan santri.

“Kami mohon maaf kepada para kiai dan ibu nyai. Ini bukan mempersulit, tapi memastikan keselamatan anak-anak kita,” tandasnya.

Kemenag menyatakan pendampingan akan diberikan melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di daerah agar proses perizinan tidak menyulitkan pengelola pesantren.

Suwiryo/Rama