Airlangga: Kunjungan Presiden ke Korsel hasilkan investasi Rp173 triliun
Komitmen investasi Rp173 triliun dari Korea Selatan mencakup energi, industri, digital, dan infrastruktur, memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi signifikan.
Nilai investasi tersebut mencapai 10,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp173 triliun.
“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).
Kesepakatan itu ditandai melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara pelaku bisnis kedua negara.
Airlangga menjelaskan, kerja sama mencakup sektor strategis. Di antaranya energi dan transisi hijau, termasuk tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), serta energi terbarukan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup sektor industri dan manufaktur, seperti baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan.
“Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI. Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen,” lanjutnya.
Sejumlah perusahaan besar Korea turut memperkuat komitmen investasinya di Indonesia. Di antaranya pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara.
Airlangga menambahkan, capaian ini melengkapi hasil kunjungan sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp401 triliun.
“Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun,” ungkap Airlangga.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi menarik di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea,” tambahnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan iklim investasi melalui mekanisme debottlenecking, yakni penyelesaian hambatan investasi.
“Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” pungkasnya.
Sri Lestari/Rama
