Alamat web sebagai instrumen kedaulatan negara

Sepanjang tahun 2025, jumlah pengguna nama domain berakhiran .id menembus angka 1.431.865, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 1,35 juta. Demikian menurut catatan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Capaian itu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pengelola domain tingkat negara (country code Top Level Domain/ccTLD) terbesar di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan negara tetangga, seperti Vietnam (.vn) dan Malaysia (.my).

Tentu saja, lonjakan penggunaan domain .id ini menarik dicermati, tapi bukan karena angkanya yang besar. Pasalnya, angka bisa naik-turun, dan itu wajar. Hal yang menarik justru bagaimana orang, kini mulai melihat pilihan domain ini secara berbeda. Dulu, banyak yang memilih domain hanya karena murah dan mudah. Murah berarti harganya terjangkau, bisa dibeli, tanpa harus mikir panjang. Mudah berarti proses pendaftarannya simpel, tinggal klik-klik dan dalam hitungan menit, domain sudah aktif.

Sekarang, orang mulai menilai domain bukan cuma dari harga atau kecepatan pendaftaran. Mereka memilih yang dekat dan bisa dipercaya. Dekat maksudnya domain berada di bawah pengelolaan Indonesia sendiri. Jadi, kalau ada masalah, bisa cepat ditangani. Bisa dipercaya berarti orang yakin situs itu aman, kredibel, dan tidak mudah disalahgunakan untuk penipuan atau konten ilegal.

Dengan begitu, pilihan domain tidak lagi netral. Membeli domain .id kini seperti memberi sinyal: “Saya memilih ruang digital yang aman, yang dikelola di sini, yang bisa diandalkan.” Ini bukan soal gengsi atau nasionalisme semata, tapi soal rasa aman dan percaya saat beraktivitas di dunia maya.

Dalam dunia digital, kepercayaan adalah fondasi yang tak terlihat. Ia tidak pernah muncul di layar gawai, tapi menentukan apakah orang berani klik tombol bayar. Sekali kepercayaan runtuh, teknologi secanggih apa pun menjadi tak berguna. Dan membangun ulang kepercayaan, harganya selalu lebih mahal.

Konteksnya berubah

Domain global seperti .com pernah -- dan mungkin masih -- dipandang sebagai simbol profesionalisme. Seolah-olah yang global pasti lebih serius, lebih mapan, lebih kredibel. Banyak pelaku usaha lokal mengejarnya demi terlihat “kelas dunia”. Dan itu wajar pada masanya.

Persepsi itu agaknya mulai berubah, bukan karena domain .com memburuk, melainkan karena konteksnya berubah. Dunia digital, kini penuh jebakan. Nama global tak lagi menjamin niat baik.

Tak heran, ruang digital pun semakin padat oleh penipuan, phishing, dan manipulasi identitas. Dan pelaku kejahatan justru gemar memakai wajah global. Mereka bersembunyi di balik anonimitas dan lintas yurisdiksi. Di situ, yang global sering kali justru sulit disentuh.

Di titik inilah domain lokal menemukan momentumnya, bukan karena nasionalisme sempit atau romantisme bendera negara, melainkan karena kebutuhan akan kendali. Orang perlu tahu, jika terjadi apa-apa, siapa yang bisa dimintai pertanggungan-jawaban.

Oleh sebab itu, aspek kontrol menjadi kata kunci. Ini mencakup kontrol atas identitas digital, kontrol atas data, kontrol atas ruang tempat transaksi berlangsung. Hal ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk memastikan ada yang berjaga. Tanpa kontrol, kepercayaan hanya bergantung pada harapan.

Nah, domain .id memberi sinyal sederhana, namun penting. Entitas ini berada dalam yurisdiksi Indonesia. Artinya ada hukum, ada otoritas, juga ada mekanisme. Sinyal kecil, tapi dampaknya besar bagi rasa aman. Sinyal tersebut penting bagi konsumen. Mereka tahu ada jalur pengaduan yang jelas. Penting juga bagi pelaku usaha, karena identitasnya tidak melayang di ruang tanpa tuan. Dan tentu penting bagi negara, karena menyangkut tata kelola.

Kedaulatan digital sendiri sering terdengar abstrak. Ia terlalu besar, terlalu konseptual. Akan tetapi, ia menjadi sangat konkret, ketika bicara soal penanganan penyalahgunaan domain. Bagaimanapun, saat ada penipuan, waktu adalah segalanya. Misalnya, siapa yang bisa bertindak cepat, ketika terjadi phishing? Siapa yang bisa memutus akses sebelum korban bertambah? Dalam banyak kasus, kecepatan itu hanya mungkin jika otoritasnya dekat, bukan berada ribuan kilometer jauhnya.

Dan jawaban untuk hal itu bukan selalu perusahaan global. Sering kali justru pengelola lokal yang paling sigap. Mereka paham konteks, paham pola, dan paham urgensi. Kecepatan itu lahir dari kedekatan. Kedaulatan di era digital bukan berarti menutup diri dari dunia. Juga bukan soal membangun tembok digital. Ia soal kemampuan mengatur rumah sendiri. Tamu tetap boleh datang, tapi tuan rumah tahu aturan mainnya.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyadari hal ini. Banyak negara mulai menguatkan ccTLD mereka. Ini bukan tren sesaat. Ini respons terhadap realitas digital yang makin kompleks dewasa ini.

Namun, apa yang saat ini sedang terjadi Indonesia, dengan melonjaknya penggunaan domain .id memang menarik lantaran terjadi di tengah pasar digital yang sangat terbuka. Jumlah pengguna internet Indonesia besar. Platform global hadir tanpa hambatan berarti. Dalam situasi seperti itu, maka pilihan ke domain lokal menjadi lebih bermakna.

Pelaku usaha tidak pernah dipaksa memakai domain .id. Juga tidak ada kewajiban, maupun tidak ada larangan alternatif. Mereka memilihnya secara sukarela. Dan pilihan sukarela selalu lebih jujur. Pilihan ini mencerminkan kalkulasi rasional. Soal harga, soal kepercayaan, soal kedekatan pasar.

Domain lokal menawarkan kedekatan psikologis. Konsumen merasa berurusan dengan entitas yang “ada di sini”. Ada rasa bahwa jika terjadi masalah, ada tempat berpijak. Rasa ini tidak bisa direkayasa. Kedekatan sendiri menurunkan jarak. Jarak yang pendek mempercepat kepercayaan. Dan kepercayaan mempercepat transaksi. Dalam ekonomi digital, kecepatan sering kali menentukan hidup-mati usaha kecil.

Pernyataan keberadaan

Bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), domain .id juga menjadi pernyataan keberadaan. Ini bukan akun coba-coba. Ini usaha yang ingin bertahan. Identitas digital yang jelas memberi sinyal keseriusan. Tentu, memiliki domain .id tidak otomatis membuat bisnis aman atau sukses. Masalah tetap bisa muncul, tapi fondasi yang baik membuat perbaikan lebih mudah.

Ibaratnya, domain .id seperti fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat dan berada di tanah sendiri, bangunan lebih kokoh. Kalau ada masalah -- semisal diretas atau ada konten palsu -- penanganannya bisa lebih cepat.

Dari situ terlihat satu hal penting bahwa kedaulatan digital bukan soal menolak platform global atau menutup diri dari dunia. Jagad digital memang saling terhubung, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Hal yang dipersoalkan adalah posisi tawar kita dalam ekosistem itu, yakni apakah Indonesia hanya menjadi pengguna yang harus mengikuti aturan orang lain, atau juga bisa menjadi pengelola yang punya kontrol atas ruang digitalnya sendiri.

Tanpa infrastruktur identitas sendiri, sebuah negara akan selalu menjadi tamu yang bergantung pada aturan tuan rumah. Dalam jangka panjang, posisi ini melemahkan, terutama secara ekonomi. Maka, lonjakan penggunaan domain .id saat ini boleh jadi menunjukkan bahwa kesadaran menyangkut hal tersebut mulai tumbuh, seraya menegaskan pula bahwa kita perlu hadir, mengelola, dan bertanggung jawab atas ruang digital kita sendiri.