Angkasa Pura tegaskan perlunya modal tahunan untuk Bandara Kertajati

Sehubungan dengan adanya keinginan Gubernur Dedi Mulyadi untuk menghentikan setoran modal ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menegaskan perlunya modal tahunan yang disetor itu guna operasional.

Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), Arie Ahsanurrohim, mengatakan sebagai salah satu pemegang saham sekaligus salah satu pengelola, pihaknya menilai dukungan modal termasuk yang disalurkan Pemprov Jabar ke BIJB Kertajati sebesar Rp100 miliar per tahun tersebut perlu, khususnya untuk pemeliharaan fasilitas, terutama aspek operasional, keamanan dan keselamatan.

"Jika penyetoran tersebut tidak dilakukan, potensinya service level akan turun," kata Arie pada ANTARA saat dikonfirmasi di Bandung, Kamis.

Lebih lanjut, Arie mengatakan penyetoran modal tersebut memang harus dilakukan untuk keberlangsungan Bandara Kertajati yang masih butuh dukungan besar, mengingat saat ini kondisinya sampai saat ini memang seperti yang diungkapkan Dedi Mulyadi yakni belum mendatangkan profit.

Meski demikian, Arie menyebut bahwa setoran atau penyertaan modal itu juga merupakan hal yang telah diatur dalam perjanjian antar pemegang saham.

"(Kondisinya) Sesuai pernyataan pak Gubernur. Setoran modal dimaksud prinsipnya itu juga merupakan hal yang sudah diatur dalam shareholders agreement," ujarnya.

Dengan kondisi yang tidak menguntungkan di BIJB Kertajati sendiri, Arie mengatakan pihaknya tidak hanya diam, namun juga berusaha untuk membuka rute-rute penerbangan baru.

"Ya tentunya saat ini sedang berproses dengan semua pihak untuk pembukaan rute-rute baru," ucapnya.

Sebelumnya, ketika ditanya terkait keberatan Gubernur Dedi memberikan biaya operasional Kertajati, bahkan muncul opsi untuk menyetop operasional bandara, Arie menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut.

"Mengenai hal tersebut tentunya harus dilakukan pembahasan bersama seluruh pemegang saham agar konsekuensi dari keputusan itu tidak menimbulkan persoalan lain," tuturnya.

Dedi Stop Pembiayaan

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengindikasikan akan menyetop pendanaan operasional tahunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp100 miliar.

Dalam unggahan di saluran berbagi videonya yang dilihat di Bandung, Kamis, Dedi yang tengah berdiskusi bersama jajarannya dengan salah satunya Kepala Bappeda Jawa Barat, mengungkapkan pembiayaan melalui APBD atas Kertajati yang sekitar Rp50 miliar hanya untuk kebutuhan manajemen operasional, perlu dihentikan karena dia tidak melihat hasilnya.

"Pertanyaan saya bisa nggak sih, karena kita ngebiayain terus, nggak ada hasilnya, Kertajati setop dulu deh?" tanya Dedi pada jajarannya dalam video yang diketahui diunggah pada Minggu (4/1) itu.

Ia mengkritik keras efektivitas anggaran tersebut yang dianggapnya tidak memberikan manfaat nyata atau benefit komersial yang berkesinambungan bagi Jawa Barat.

"Kita harus jujur. Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak," ujarnya.

Dedi juga menyoroti fenomena pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi slot penerbangan umrah melalui Kertajati guna meningkatkan aktivitas bandara. Ia secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pola kebijakan tersebut.

Menurutnya, memaksakan ASN untuk terbang dari Kertajati adalah pendekatan yang tidak sehat secara bisnis dan tidak akan membuat bandara berkembang secara alami.

"Kita mau dorong umrah di Kertajati, tapi harus mengerahkan ASN. Saya tidak setuju. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial. Kalau hari ini ASN diterbangkan, besok mau diterbangkan lagi ASN lagi? Kan tidak bisa. Ini kurang sehat," katanya.

Karena tingginya biaya operasional namun kontribusi ekonominya kecil, Dedi mengatakan dirinya akan mengusulkan skema "tukar kelola" aset kepada Pemerintah Pusat terkait masa depan BIJB Kertajati.

Dedi berencana menemui jajaran pemerintah pusat untuk menawarkan pengalihan fungsi Kertajati menjadi pangkalan udara pertahanan TNI Angkatan Udara sekaligus kawasan industri pertahanan nasional.

Sebagai timbal balik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan pengelolaan penuh atas Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

"Saya akan menemui jajaran pemerintah pusat, Pak Menhan, Kepala Bappenas. Kita ingin sampaikan bahwa Kertajati ini kita serahkan," ujar Dedi Mulyadi.