Badan Gizi Nasional klarifikasi isu keracunan massal dan 5.000 dapur MBG fiktif

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, angkat bicara terkait lonjakan kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Banggai dan Garut. Dalam wawancara eksklusif bersama Radio Elshinta, Sabtu (20/9/2025), Dadan menegaskan bahwa penyebab utama keracunan bersifat teknis, dan bukan karena kelalaian sistemik.

“Ini bukan kesengajaan, dan tentu sangat kami sesalkan,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan bahwa kejadian di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, terjadi setelah mitra program mengganti pemasok bahan makanan secara tiba-tiba. “Supplier baru tidak memberikan bahan baku dengan kualitas yang sama. Akibatnya, sekitar 200 anak mengalami reaksi alergi terhadap menu ikan cakalang yang disajikan,” jelasnya.

Dan, kasus serupa di Garut, Jawa Barat, juga terjadi karena masalah logistik. “Ayam sudah dimasak, tapi nasi belum siap, sehingga ayam dibiarkan terlalu lama sebelum dikonsumsi,” imbuh Dadan.

Sementara itu, menjawab kekhawatiran publik soal keamanan makanan MBG, Dadan menyebut bahwa semua menu telah melalui uji organoleptik dan diperiksa oleh ahli gizi. “Setiap SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) wajib menerapkan standar nasional, dan bila ada kejadian seperti ini, kegiatan akan kami hentikan sementara untuk evaluasi,” katanya.

Di setiap SPPG, menurut Dadan, terdapat tiga personel utama: kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga akuntansi. Mereka bekerja bersama mitra lokal serta dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan dalam hal pengawasan bahan baku dan pengolahan.

Kemudian, terkait isu 5.000 dapur MBG yang disebut-sebut fiktif, Dadan menegaskan bahwa istilah "fiktif" tidak tepat. Menurutnya, dapur-dapur tersebut adalah mitra yang terdaftar, namun tidak aktif membangun atau merenovasi dapur dalam waktu yang ditentukan.

“Setelah 20 hari tanpa aktivitas, mereka menghambat mitra lain yang lebih siap. Maka kami berlakukan kebijakan rollback, mengembalikan mereka ke tahap pengajuan,” tegas Dadan. Ia menambahkan bahwa jika dalam waktu tertentu tidak ada perkembangan, sistem akan menghapus mereka secara otomatis.

Dadan juga membenarkan bahwa ia dihubungi langsung oleh Presiden Republik Indonesia terkait isu dugaan penggunaan minyak babi dalam peralatan MBG. “Seluruh SPPG sudah dinyatakan halal oleh BPJPH, termasuk menu, peralatan, dan prosesnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa proses produksi peralatan makan seperti food tray memang menggunakan pelumas pada alat pencetak logam, bukan pada produknya langsung. “Minyak digunakan di alat pembentuk logam saat proses stamping, bukan di food tray-nya. Setelah dibentuk, food tray dicuci, disterilisasi, dan lolos quality control (QC),” kata Dadan.

Mengakui dampak dari kejadian keracunan terhadap kredibilitas program MBG, Dadan menyatakan pihaknya kini memperketat standar operasional. “Kami minta SPG yang baru terbentuk untuk tidak langsung melayani ribuan siswa. Mulailah dari dua sekolah, evaluasi, lalu bertahap meningkat,” ujarnya.

Instruksi juga dikeluarkan agar pergantian supplier dilakukan secara bertahap, untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami tetap berkomitmen agar program MBG ini berjalan lebih baik, lebih cepat, dan tetap aman bagi seluruh penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter