BPJPH: Negara tetangga ingin kerja sama sertifikasi halal dengan RI

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyampaikan sejumlah negara tetangga menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, dan bahkan menyampaikan keinginan untuk menjalin kerja sama langsung.

Menurutnya, permintaan ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat standar halal di kawasan Asia Tenggara.

“Vietnam melalui duta besarnya datang langsung ke kantor kami. Mereka meminta dua hal, pertama menyiapkan lembaga di Vietnam persis seperti BPJPH, dan kedua agar produk-produk mereka bisa dihalalkan,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI-- yang di antaranya membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-- di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa Filipina dan Malaysia juga telah menyampaikan permintaan serupa. Menurutnya, kelengkapan sistem pembinaan dan pengawasan yang dimiliki BPJPH menjadikan Indonesia sebagai rujukan utama standar halal di kawasan.

“Banyak perusahaan Malaysia datang ke Indonesia untuk meminta sertifikat halal agar Malaysia bisa ekspor. Kenapa? Karena sistem di Malaysia belum selengkap yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Haikal menegaskan anggapan bahwa Malaysia lebih maju dalam industri halal lebih banyak dipengaruhi faktor pemasaran.

“Tanpa menyombongkan diri, kita sebenarnya sudah jadi pusat standar. Vietnam, Filipina, Malaysia sudah jelas-jelas meminta kepada kami tentang penyelenggaraan itu,” katanya.

Ia juga menekankan peran penting Deputi Pembinaan dan Pengawasan BPJPH dalam melengkapi seluruh urutan proses sertifikasi halal, sehingga Indonesia memiliki sistem yang komprehensif. Hal ini, menurutnya, menjadi daya tarik bagi negara lain untuk belajar dan bekerja sama dengan Indonesia.