BPOM siapkan dua strategi tekan harga obat di tengah konflik global

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga obat di tengah tekanan geopolitik global. Hal ini termasuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap rantai pasok bahan baku farmasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Taruna usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026). Ia menjelaskan, kondisi geopolitik saat ini sangat memengaruhi industri farmasi karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor yang masih sangat tinggi.

“Jadi kesimpulannya geopolitik internasional yang sekarang ini pasti berpengaruh apalagi bahan baku intermediate product bahkan biosimilar itu lebih 90 persen kita impor. Jadi tentu ini akan berdampak kepada harga obat,” ujar Taruna.

Meski demikian, Taruna memastikan ketersediaan obat dalam negeri saat ini masih relatif aman dalam jangka pendek. Berdasarkan koordinasi dengan Gabungan Perusahaan Farmasi, stok diproyeksikan mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan.

“Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi, bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh,” kata Taruna.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga, BPOM menyiapkan dua strategi utama. Strategi pertama adalah melakukan relaksasi aturan terkait kemasan obat agar industri dapat menekan biaya produksi. Menurut Taruna, komponen kemasan berkontribusi hingga 30 persen terhadap harga obat.

“Ada dua strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama, yang berhubungan dengan kemasan Badan POM akan membuat aturan baru yang dulunya misalnya, kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya,” ujarnya.

Ke depan, industri farmasi akan diberikan fleksibilitas dalam mengganti jenis kemasan tanpa prosedur yang berbelit, selama tetap memenuhi standar keamanan produk.

“Sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini, sesuai yang penting kepastian aman kestabilan itu tetap terjamin. Aturan ini kalau kita tidak rubah itu akan mempengaruhi harga obat karena sekitar 30 persen kemasan itu mempengaruhi harga obat,” ucap Taruna.

Strategi kedua adalah memperkuat diversifikasi sumber impor bahan baku obat. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai salah satu regulator obat yang telah diakui secara internasional melalui status WHO Listed Authority (WLA).

“Yang kedua adalah ketersediaan bahan apa yang kita atur kita sudah WHO Listed Authority tadi sangat diapresiasi sama Komisi IX, karena ini kita negara berkembang pertama yang mendapat posisi ini, negara berpenghasilan menengah pertama, tidak ada,” kata Taruna.

Dengan pengakuan tersebut, BPOM berencana meningkatkan daya tawar Indonesia untuk mendapatkan pasokan bahan baku dari berbagai negara alternatif sebagai substitusi.

“Dengan pengaruh itu, kita akan gunakan label baru kita ini untuk bargain ke negara-negara substituen impor,” pungkasnya.

Taruna optimistis langkah-langkah ini mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan obat hingga akhir tahun, di tengah situasi global yang masih fluktuatif.

Arie Dwi Prasetyo/Rama