BSKDN Kemendagri perkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Temu Ramah Aspirasi Strategis (TERAS) guna memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka forum tersebut secara daring dari Kantor BSKDN pada Rabu (8/4/2026).

Lebih lanjut, dalam sambutannya Yusharto mengatakan, pihaknya berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan, praktik baik, serta merumuskan langkah konkret dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, Yusharto menegaskan forum TERAS juga menjadi bagian dari komitmen BSKDN dalam mengakselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang mampu merespons dinamika zaman.

Dia menjelaskan, perkembangan teknologi digital, dinamika sosial ekonomi, serta ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang terus meningkat, membuat tantangan tata kelola pemerintahan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Tata kelola pemerintahan yang adaptif bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Pemerintahan harus mampu membaca perubahan, merespons dengan tepat, serta terus melakukan pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Yusharto juga menjelaskan, penguatan tata kelola pemerintahan perlu didukung oleh pemanfaatan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kebijakan yang berbasis data diyakini akan lebih tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi faktor kunci. Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga pola pikir adaptif, inovatif, dan berorientasi pada solusi. Pemanfaatan teknologi digital pun menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kolaborasi yang solid diyakini mampu menciptakan keselarasan kebijakan serta meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan.

Melalui Forum TERAS ini, dirinya berharap dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Momentum seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen kita bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan," pungkasnya.