Cegah kolusi-nepotisme, program LPDP dinilai perlu perketat seleksi

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menilai seleksi penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Jakarta perlu diperketat untuk mencegah praktik kolusi dan nepotisme di dalamnya.

"Jangan sampai ada 'permainan' tidak adil yang menjurus kepada kolusi dan nepotisme, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun itu," kata Justin di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, seleksi penerimaan program tersebut harus ketat, mengingat isu LPDP itu sempat hangat beberapa waktu lalu, terutama menyangkut komitmen para penerimanya untuk kembali dan berkontribusi kepada negara atau daerah setelah menyelesaikan masa studi mereka.

Selain itu, kata dia, karakter dan komitmen para penerima beasiswa tersebut untuk kembali membangun Jakarta setelah menyelesaikan masa studi mereka harus dipastikan jauh sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

"Tidak hanya nilai akademik yang jadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang bisa diberangkatkan ke luar negeri," ujar Justin.

Di sisi lain, sambung dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus jelas memetakan jalur akademik para penerima LPDP, sehingga ketika mereka sudah lulus, dapat berpartisipasi membangun Jakarta melalui sektor yang tepat.

"Ketika para mahasiswa kembali, mereka dapat bekerja di sektor-sektor yang sesuai dengan bidang studinya ketika kuliah di luar negeri," tutur Justin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan program beasiswa LPDP versi Pemprov DKI Jakarta mulai terlaksana pada 2027.

"Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono pada 26 Februari 2026.

Dia pun mengatakan pihaknya sudah mulai membahas rencana tersebut secara rinci, termasuk bertemu dengan pimpinan LPDP nasional untuk mencari skema yang tepat agar Jakarta memiliki program beasiswa sendiri.

"Tiga hari yang lalu, saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana) menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," ungkap Pramono,