Dirut BPJS Kesehatan diminta benahi tata kelola

Dirut BPJS Kesehatan yang baru diminta segera memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan dan merapikan organisasi internal. Desakan itu disampaikan JAMSOS Institute atau Jaminan Sosial Institute.

Direktur Eksekutif JAMSOS Institute, Andy William Sinaga, meminta perbaikan dilakukan menyeluruh.

"Tata kelola yang dimaksud meliputi Kepesertaan , Pelayanan, SDM pegawai BPJS Kesehatan, Pemanfaatan pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan , dan Mitigasi Fraud dalam pembayaran ke Faskes ," ujar Direktur Eksekutif JAMSOS Institute Andy William Sinaga, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

Menurut JAMSOS Institute, latar belakang militer Mayjen TNI Purn Prihati Pujowaskito memberi harapan perubahan. BPJS Kesehatan saat ini melayani lebih dari 220 juta peserta JKN.

Andy menilai perbaikan tata kelola penting agar pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan lebih baik. Ia menegaskan peran negara harus terlihat dalam menjamin hak warga atas jaminan sosial.

"Dan Pak Pujo harus rajin turun ke lapangan khususnya melakukan sidak terhadap pelayanan BPJS Kesehatan disetiap rumah sakit," tandasnya.

Andy juga menilai pengalaman Prihati di militer dan dunia kesehatan menjadi modal kuat. Pujo pernah memimpin RSPAD dan menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan.

"Kami optimis dokter Pujo dapat memberikan pelayanan dan merebranding BPJS Kesehatan," tandas Andy William Sinaga yang juga Komisioner DJSN 2019 - 2024.

Di akhir pernyataannya, Andy meminta BPJS Kesehatan menjadi pusat koordinasi layanan kesehatan nasional. Ia menyebut BPJS Kesehatan harus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik.

"karena BPJS Kesehatan menurut UU No.24 tahun 2011 berada langsung dibawah Presiden," tutup Andy.

Vivi Trisnavia