Dorong pengakuan hak ekonomi untuk konten digital, KTP2JB
Pengakuan hak ekonomi penting untuk menjaga pendapatan publisher dari AI.
Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital (KTP2JB), Guntur Syahputra Saragih, menekankan perlunya penyesuaian aturan hak cipta agar konten digital memiliki nilai ekonomi.
Menurut Guntur, saat ini pemanfaatan konten berita hanya berbasis hak penggunaan dengan kewajiban mencantumkan sumber. Nilai ekonomi belum diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014.
“Betul, nilai ekonomi belum diatur. Berita faktual hanya dianggap hak moral, bukan hak ekonomi,” ujar Guntur saat wawancara dengan Radio Elshinta, (24/1/2026).
Ia menjelaskan perubahan platform digital berbasis kecerdasan buatan (AI) mengurangi kunjungan ke sumber asli, sehingga trafik dan pendapatan iklan publisher menurun.
“Perilaku pengguna digital saat ini cenderung membaca ringkasan AI tanpa mengklik sumber asli. Akibatnya, publisher kehilangan traffic dan pendapatan iklan,” katanya.
Guntur mendorong pengakuan hak ekonomi atas berita faktual. Dengan pengakuan itu, publisher bisa membuka model bisnis baru melalui kerja sama dengan platform AI.
“Berita faktual harus dikeluarkan dari daftar pengecualian hak cipta. Jika diakui hak ekonominya, akan muncul model bisnis baru dan kerja sama yang adil,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini agak janggal jika konten jurnalistik mayoritas mandiri dari dana negara, tapi hak ekonominya tidak diakui. Tanpa pengakuan itu, kerjasama bisnis sulit diwujudkan.
Kondisi ini penting karena jika industri berita melemah atau tutup, publik yang akan dirugikan akibat hilangnya sumber informasi berkualitas.
Perlu diketahui, KTP2JB dibentuk melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2024 untuk memastikan keadilan antara perusahaan pers nasional dan platform digital. Komite ini bertujuan menjaga keberlangsungan media, terutama di era disrupsi digital dan dominasi platform global.
Steffy Anastasia/Rama
