DPR apresiasi pembatalan daring, tegaskan mutu pendidikan tetap utama

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mengapresiasi keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi mulai April 2026.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan, efisiensi energi memang perlu dilakukan, tetapi tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Menurutnya, justru di tengah kebijakan penghematan, pemerintah harus tetap memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” tegas pendiri PKB itu.

Amure menilai, pendidikan tidak hanya berbicara soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan. Metode ini dinilai lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Di sisi lain, Amure mendorong pemerintah untuk mencari alternatif penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar. Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” tutupnya.

Arie Dwi Prasetyo