DPR RI: SPPG Harus siapkan alat tes makanan untuk antisipasi keracunan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama jajarannya mengecek langsung tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tindak lanjut adanya dugaan ratusan siswa keracunan MBG di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/9/2025). ANTARA/Feri Purnama
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama jajarannya mengecek langsung tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tindak lanjut adanya dugaan ratusan siswa keracunan MBG di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/9/2025). ANTARA/Feri Purnama
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan setiap dapur atau tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menu Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menyiapkan "test food" atau alat tes makanan untuk memastikan makanan tersebut aman sebagai langkah antisipasi terjadinya keracunan.
"Salah satu masukan kami setelah kejadian kemarin beberapa tempat itu adalah pemilik dapur harus menyediakan alat 'test food'," kata Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau SPPG di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/09).
Ia menuturkan, adanya kejadian keracunan yang diduga dari menu MBG di sejumlah daerah harus menjadi perhatian semua pihak, di antaranya meningkatkan pengawasan penyajian menu MBG.
Termasuk peran penting ahli gizi dalam setiap produk MBG, kata dia, harus dipastikan sebelum diberikan kepada penerima manfaat MBG, untuk itu sebelum ada alat tes makanan, dan ahli gizi, sebaiknya dapur MBG tidak dulu beroperasi.
"Jangan dijalankan dulu dapurnya kalau belum memiliki 'test food' itu," katanya.
Ia menyampaikan bentuk pengawasan MBG juga tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara SPPG, tapi juga seluruh pihak pemangku kepentingan, dan juga pemerintah daerah, terutama Kepala SPPG harus tegas dan bertanggung jawab atas keamanan pangan.
"Kepala SPPG ini adalah leader-nya, jenderalnya yang dia punya tanggung jawab keamanan pangannya, jangan takut oleh si pemilik dapur atau yayasannya," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh yang juga meninjau SPPG di Garut menambahkan, pihaknya sudah memberikan banyak masukan kepada BGN terkait permasalahan MBG agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Menurut dia hasil peninjauan ke beberapa dapur MBG terdapat banyak dapur yang belum layak beroperasi atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedural (SOP) menyajikan menu MBG.
"Kalau dapur ini belum benar-benar siap SOP-nya, jangan dikeluarkan izinnya dulu, jangan sampai kita mempercepat kontrak dengan dapur, tapi kita melupakan SOP," katanya.
Sebelumnya, dilaporkan beberapa daerah terdapat siswa mengalami keracunan makanan yang diduga setelah menyantap menu MBG, di antaranya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan juga di Kabupaten Garut.