DPRD Garut: Penyebab siswa keracunan makanan harus diungkap tuntas

Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Yudha Puja Turnawan menekankan pemerintah daerah untuk bisa mengungkap tuntas penyebab ratusan siswa keracunan makanan yang diduga dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kadungora.

"Banyak yang perlu diperiksa, diuji lab gitu kan, dari kualitas wilayah, bukan hanya oleh Dinas Kesehatan, tapi juga Dinas LH (Lingkungan Hidup) untuk bisa diketahui penyebabnya," kata Yudha saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Minggu.

Ia menuturkan ratusan siswa harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas setelah mengeluhkan sakit dengan gejala keracunan makanan yang diduga setelah menyantap MBG di sekolahnya yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Bayyinah di Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora.

Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mencari tahu penyebab siswa keracunan dengan tidak hanya memeriksa bahan baku, tapi juga proses pengolahan, sanitasi, dan kualitas air yang digunakan, juga sudah memiliki atau tidak Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kondisi sanitasi, higienis juga kan ini, SPPG yang bersangkutan sudah ada belum izin SLHS," katanya.

Yudha setelah mendapatkan informasi keracunan siswa langsung mengecek ke lapangan dengan mendatangi SPPG tersebut meski ditolak tidak bisa menemui langsung dengan pihak penyedia MBG tersebut.

Namun, Yudha mengaku sempat mendapatkan informasi dari sejumlah siswa yang menjalani perawatan medis di Puskesmas Kadungora yang menjelaskan awal mula menerima dan saat menyantap makanan MBG di sekolahnya yang dirasakannya sudah basi.

"Karena terlalu lama durasinya, terlalu jedanya lama itu, dari masa ke distribusi, pada 16 September itu hari Selasa kan ya, itu dimasak jam 1 dini hari dimakan Dzuhur," katanya.

Ia mengungkapkan Dinkes Garut saat ini sedang melakukan uji laboratorium yang diketahui hanya mengambil sampel sisa bahan baku MBG di lemari pendingin di SPPG, yang tentu nanti hasilnya bisa jadi tidak beracun.

Seharusnya, kata dia, tidak hanya menguji bahan baku makanan, tapi juga sumber air, kemudian sanitasinya, dan termasuk pengecekan lainnya seperti sumber air untuk memastikan tidak ada bakteri yang mencemari menu MBG tersebut.

"Apakah sudah tercemar E. coli apa tidak gitu kan, jadi alternatif penyebab keracunan itu banyak kan, yang menyebabkan siswa mengalami diare, mual, pusing," katanya.

Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali menimpa anak-anak di sekolah penerima makanan gratis di masa yang akan datang, dan sudah seharusnya setiap SPPG sudah memiliki SLHS.

Hasil informasi yang dihimpun di lapangan, kata Yudha, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah maupun penyelenggara MBG untuk menindakalanjuti pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan air, kemudian evaluasi rutin proses produksi pangan di SPPG agar sesuai standar kebersihan pangan.

"Menyediakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan untuk proses pencucian bahan pangan, melakukan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi seluruh penjamah di SPPG, memperketat pengawasan suhu penyimpanan dan distribusi pangan," katanya.

Sebelumnya Dinkes Garut sudah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium, dan juga sudah menangani siswa yang mengalami gejala keracunan sebanyak 657 orang.

Sebelumnya, sejumlah siswa mengeluhkan sakit seperti pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap makanan yang disajikan di sekolahnya yakni MA Maarif Cilageni, SMA Siti Aisyah, dan SMP Siti Aisyah, kemudian SDN 2 Mandalasari di Kecamatan Kadungora pada Selasa (16/9).

Kondisi siswa tersebut semakin parah, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, Rabu (18/9) sampai akhirnya mulai bermunculan siswa dengan mengeluhkan sakit yang sama ke puskesmas.