Golkar: Inovatif, kebijakan percepatan pembayaran kompensasi energi
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Idrus Marham (tengah). (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Idrus Marham (tengah). (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Partai Golkar menilai langkah pemerintah dalam memastikan percepatan pembayaran kompensasi energi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan inovatif yang berdasarkan kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan kebijakan tersebut sebagai inovasi dalam penataan mendasar pengelolaan energi nasional, sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan masyarakat luas.
“Langkah yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki nilai pembaruan yang mendasar," ungkap Idrus dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian di satu sisi, menurutnya, pemerintah sedang menata ulang sistem pengelolaan energi agar lebih efisien dan berdaulat, tetapi pada sisi lain tetap menjamin kebutuhan dasar rakyat; seperti listrik dan BBM, agar terpenuhi.
Oleh karenanya, Idrus berpendapat kebijakan percepatan kompensasi menunjukkan pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penataan struktural dan pemenuhan kebutuhan mendesak, namun dirinya mengingatkan perubahan seperti itu berpotensi memicu dinamika dan resistensi sebagian pihak.
“Setiap kebijakan pembaruan pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi itu harus dilihat sebagai proses menuju sistem yang lebih sehat," tutur dia.
Dengan begitu, ia berharap seluruh pihak tidak berpikir dalam jangka pendek, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok kecil lantaran orientasi kebijakan tersebut merupakan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh, Idrus menilai pendekatan Bahlil sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang menekankan kemandirian energi nasional, sebagai bagian dari proses panjang reformasi energi nasional.
Dirinya mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang mendorong tata kelola energi lebih transparan dan berkelanjutan. Menurut dia, semangat yang melandasi langkah Bahlil bukan sekadar teknokratis, melainkan dijiwai oleh nasionalisme, patriotisme, dan semangat kekeluargaan sebagai bangsa besar.
"Memang butuh waktu, tetapi kalau penataan mendasar pengelolaan energi dan pemenuhan kebutuhan rakyat berjalan seimbang, hasilnya akan jauh lebih baik bagi bangsa,” ucap Idrus.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah menuntaskan pembayaran Tahun Anggaran 2024 serta menetapkan kompensasi kuartal I dan II tahun 2025, sebagaimana hasil pembahasan bersama Menteri Keuangan dan BUMN terkait.
“Untuk 2024 sudah final dan selesai, sementara kompensasi kuartal I dan II 2025 sudah diketok,” ujar Bahlil di Jakarta (10/10).
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi per Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu Rp496,8 triliun dalam APBN. Subsidi listrik terealisasi Rp50,1 triliun, sedangkan kompensasi BBM dan LPG mencapai Rp57,8 triliun. Pemerintah juga telah melunasi kekurangan kompensasi 2024 sebesar Rp68,6 triliun kepada PLN dan Pertamina.
