Guru Besar Unpad pertanyakan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Muradi, mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Menurut Prof Muradi semestinya Presiden bisa memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tanpa harus membentuk komisi baru.

"Kenapa sih Presiden mau bikin komisi baru? Kritik saya, sebenarnya kalau Presiden mau, bisa kok mengedepankan Kompolnas. Karena Kompolnas ukurannya cuma Perpres,” kata Prof Muradi dalam Elshinta News and Talk edisi pagi siaran Bandung, Senin (17/11/2025).

“Kalau Presiden ingin agar Kompolnas lebih berdaya, nggak perlu bikin tim kemarin (KPRP). Cukup memperkuat Kompolnas dengan memberikan wewenang misalnya untuk mengevaluasi, pergantian dan lain sebagainya,” lanjutnya kepada Heny Firdawati, news anchor Elshinta Bandung.

Prof Muradi mencontohkan keberadaan Kompolnas di Philipina yang punya wewenang merekomendasikan pemberhentian Kapolda dan Kapolres yang dinilai melanggar aturan. Keadaannya, kata Prof Muradi, berbanding terbalik dengan Kompolnas di Indonesia.

"Contoh yang paling mudah kita lihat di Philipina, Kompolnas-nya bisa merekomendasikan pemberhentian Kapolda dan Kapolres yang dianggap punya hal yang mengarah pada tindakan yang tidak clean goverment. Di Indonesia kan nggak. Kompolnas cenderung jadi jubirnya polisi. Kenapa jadi jubirnya polisi? Karena lebih strategis,” imbuhnya.

Di bagian lain Prof Muradi yang mengklaim telah mengkaji kepolisian selama 25 tahun, mengungkapkan bahwa irisan antara polisi dan masyarakat sangat dekat. Bahkan ada idiom, lanjut Prof Muradi, bahwa kinerja Polri adalah cerminan dari masyarakatnya.

"Kalau lihat (tahun) 98 sampai hari ini, ada namanya buku biru, blue book, berkenaan dengan reformasi Polri. Secara prinsipil saya mengklaim karena saya mengkaji Kepolisian hampir lebih dari 25 tahun. Itu sudah menjadi kajian yang sudah diimplementasikan,” paparnya.

“Problemnya, irisan publik dengan kepolisian dekat. Jadi ada idiom, kinerja Polri itu cerminan dari masyarakat. Kalau misalnya polisinya suka mukul dan korup, maka masyarakatnya juga kurang lebih sama", tandas Prof Muradi.

Penulis: Nico Aquaresta/Ter