Gus Ipul dorong Digitalisasi Bansos lewat Perlinsos, uji coba di Banyuwangi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran melalui sistem digital. Upaya ini diwujudkan lewat Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikembangkan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

“Inilah yang sekarang sedang diperbaiki, diperkuat, dibuat konsep oleh DEN menggunakan sistem dan membangun satu platform digital. Intinya mengurangi orang ketemu orang, menghindari penyimpangan,” kata Gus Ipul dalam Dialog Pilar Sosial, Camat, Lurah/Kepala Desa Bersama Menteri Sosial di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/10/2025) malam.

Perlinsos menghubungkan berbagai basis data Pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN hingga SAMSAT. Dengan verifikasi otomatis, sistem ini diharapkan dapat memastikan bansos tersalurkan lebih tepat sasaran.

“Jadi ketika kepala desa meng-input nama-nama yang layak dapat bansos, nanti yang menyeleksi sistem. Nah, sistem ini terhubung dengan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah,” jelas Gus Ipul.

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba pertama karena memiliki kondisi beragam, dari wilayah dengan infrastruktur digital yang siap hingga yang masih terkendala jaringan internet. Uji coba ini telah mencatat lebih dari 250 ribu pendaftar melalui portal, sebagian besar menggunakan smartphone dengan biometrik.

Namun, sekitar 70 persen pendaftar masih memerlukan bantuan pendamping atau agen. “Ini tugas kita untuk mau mengedukasi masyarakat agar mau berpartisipasi,” tegas Gus Ipul.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi langkah Kementerian Sosial. “Terima kasih kami bersyukur karena Banyuwangi dijadikan pilot project, walaupun masih banyak tantangan tapi alhamdulillah secara keseluruhan transformasi digital bansos atau Perlinsos bisa berjalan baik,” ujarnya.

Selain pejabat pusat dan daerah, acara ini juga dihadiri ratusan Pilar Sosial, camat, serta lurah dan kepala desa se-Banyuwangi. Bagus (31), pendamping PKH, menyebut sistem ini memudahkan pemetaan kondisi masyarakat hingga perilaku berisiko.

“Sistem ini memudahkan kami mengetahui kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk rumah tangga desil 1 dan 2 DTSEN, kepemilikan tanah atau bangunan, bahkan perilaku berisiko seperti judi online,” tuturnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter