Gus Ipul dorong Kepala Desa di Malang hidupkan Puskesos dan mutakhirkan DTSEN
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pemerintah daerah Kabupaten Malang, khususnya para kepala desa, operator data, dan pilar-pilar sosial untuk memperkuat layanan sosial melalui pengaktifan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Fokus kepada layanan, terutama layanan sosial. Jadi begini Pak Kades, saya ingin para Kades ini menghidupkan Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial,” kata Gus Ipul saat memberikan arahan dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (30/3/2026).
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya peran pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW dalam menjaga akurasi data sosial agar program bantuan dapat tepat sasaran.
“Ini adalah jalur formal, sangat strategis. Jadi peran RT, RW strategis, peran Operator SIKS-NG strategis, peran Kepala Desa sangat strategis. Karena Kepala Desa beserta jajaranya bisa mencoret dan bisa juga mengusulkan warganya yang layak untuk mendapatkan bantuan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BPS,” ungkapnya, dikutip dari keterangan tertulis.
Menurutnya, pemutakhiran data tidak hanya dilakukan melalui jalur formal pemerintah daerah, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat lewat kanal yang disediakan Kementerian Sosial.
“Masyarakat bisa berpartisipasi lewat mana? Lewat jalur aplikasi cek bansos. Ini aplikasi khusus untuk masyarakat. Kalau operator itu aplikasinya SIKS-NG,” ujarnya.
Selain itu, Gus Ipul juga meminta kepala desa mengaktifkan Puskesos sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun usulan terkait layanan sosial dan data penerima bantuan.
“Ini Pak Bupati, Puskesos ini penting. Pusat Kesejahteraan Sosial. Nanti salah satu yang ada di dalam itu adalah operator desa itu. Nah ini untuk menampung keluhan warga,” imbuhnya.
Keluhan masyarakat yang masuk melalui Puskesos akan ditindaklanjuti melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). “Ada sistemnya namanya SLRT, artinya keluhan-keluhan itu harus ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN ingin memastikan seluruh warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial dapat terjangkau program pemerintah.
“Anak-anak Sekolah Rakyat yang tadi tampil di atas panggung ini adalah mereka-mereka dari keluarga The Invisible People. Mereka-mereka yang keluarganya sudah tidak sanggup menyekolahkan anaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi mengapresiasi penampilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang. Ia menilai program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem merupakan bentuk nyata kepedulian sosial.
“Kalau punya pengetahuan, punya kemampuan, sedekahkan kemampuannya kepada yang membutuhkan. Seperti pendidikan-pendidikan pada Sekolah Rakyat. Tadi luar biasa Sekolah rakyat kita, sudah bisa berpidato dua bahasa,” kata Sanusi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, Sekretaris Daerah dan Forkopimda Kabupaten Malang, jajaran pejabat tinggi madya Kementerian Sosial, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rizki Rian Saputra/Ter
