Gus Ipul, Letkol Teddy, dan Kepala BPS perkuat kolaborasi nasional lewat DTSEN

Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hall Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Rakornas yang diikuti seluruh Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pengelolaan data sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang tepat sasaran.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta Rakornas.

“Salam Bapak Presiden kepada seluruh BPS daerah dan Kepala Dinas Sosial di seluruh Tanah Air. Terima kasih atas kerja keras dan budi baik Bapak-Ibu semua, sehingga kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik,” ujar Teddy.

Ia menegaskan bahwa data kini menjadi inti seluruh kebijakan nasional. Untuk pertama kalinya, seluruh data sosial ekonomi dikumpulkan secara terpadu di BPS dan dijadikan acuan bersama bagi kementerian dan pemerintah daerah.

“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang, di masa pemerintahan Bapak Prabowo, seluruh data dikumpulkan di BPS menjadi referensi bersama bagi pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan apresiasi atas sinergi BPS dan seluruh pemerintah daerah dalam membangun sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi.

“Sekarang bahagia dan bersyukur, kehadiran Bapak dan Ibu semua benar-benar mempertajam pertemuan hari ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan,” tuturnya.

Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos, BPS, dan pemda harus berada dalam satu barisan dalam mengeksekusi Asta Cita Presiden, khususnya percepatan penurunan kemiskinan.

“Kami ini pembantu-pembantu Presiden yang bertugas mengeksekusi Asta Cita di bidang masing-masing. Maka mari kita baris dalam langkah yang sama agar harapan Presiden, penurunan kemiskinan, bisa tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menegaskan pentingnya akurasi sebagai pijakan utama kebijakan pemerintah. “Di balik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat. Mari membangun bangsa yang hebat dengan data yang akurat,” ujarnya.

Amalia menjelaskan bahwa integrasi DTSEN menjadi momentum bersejarah dalam tata kelola data nasional karena untuk pertama kalinya seluruh data sosial ekonomi dihimpun secara terpadu oleh BPS. “DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi BPS dan Kemensos merupakan pelaksanaan nyata Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional. “Dengan data yang terintegrasi, setiap intervensi kebijakan pemerintah akan semakin konvergen, efektif, dan tepat sasaran,” kata Amalia.

Penulis: Rizki Rian Saputra/Ter