Habiburokhman sebut narasi Polri di bawah Kementerian lemahkan Presiden Prabowo

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai narasi menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan otoritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Habiburokhman, wacana ini sengaja digelorakan pihak yang pernah berseberangan politik dengan Presiden Prabowo. Tujuannya kata dia, mereduksi peran presiden dalam kebijakan strategis keamanan dan hukum.

“Kemungkinan besar narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Habiburokhman menjelaskan jika Polri tidak langsung di bawah Presiden, efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi strategis akan berkurang.

Ia menekankan posisi Polri di bawah Presiden bukan sekadar pilihan administrasi. Hal ini merupakan amanat reformasi yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Selain itu, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 menegaskan evaluasi pengalaman masa lalu ketika kepolisian hanya menjadi aparatur represif kekuasaan.

Habiburokhman menyebut narasi perubahan struktur Polri ahistoris, sesat, dan tidak relevan. Masalah utama lebih pada kultur oknum yang melanggar, bukan posisi institusional.

Siaran pers ini disebut untuk memastikan publik memahami posisi strategis Polri. Dukungan terhadap Transformasi Polri dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Rama Pamungkas