Harga motor listrik BGN Rp 45 juta, DPR: Di pasaran Rp 20 jutaan
Anggota Komisi IX DPR menilai ada indikasi ketidakwajaran harga motor listrik BGN, dan desak pembatalan pengadaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti harga pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai Rp45 juta hingga Rp50 juta per unit. Harga tersebut dinilai jauh lebih mahal dibandingkan produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri.
"Kalau kita lihat di pasaran, motor listrik produksi dalam negeri dengan suku cadang yang sudah tersedia luas harganya tidak sampai segitu, bahkan sekitar Rp20 jutaan sudah bisa didapatkan," ujar Charles usai Rapat Kerja dengan Kemnaker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Charles mengaku terkejut setelah mendapat kabar pengadaan motor listrik dalam jumlah besar itu dari luar negeri. Ia menilai pengadaan tersebut tidak lazim dan perlu dipertanyakan dari sisi urgensi maupun dasar kebijakannya.
"Tadi pagi saya sempat menonton video salah satu media, bahkan kantornya saja belum jadi, kantor distributor dari motor ini belum jadi, dan ternyata di dalam sudah dipersiapkan akan ada satu SPPG yang akan beroperasi di sana. Jadi ini something fishy, jadi kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN di depan," kata politisi PDIP itu.
Ia juga mempertanyakan sumber anggaran pengadaan tersebut. Menurut Charles, Kementerian Keuangan disebut pernah menolak pengadaan itu pada 2025, namun motor-motor tersebut kini dikabarkan sudah berada di Indonesia.
"Kalau Kementerian Keuangan saja tidak mengetahui pengadaan ini, maka kita juga tidak tahu sebenarnya anggaran ini berasal dari mana," kata Charles.
Komisi IX DPR juga menegaskan tidak pernah diajak berkonsultasi terkait rencana pengadaan tersebut. Charles bahkan menyebut, jika rencana itu disampaikan sebelumnya, DPR kemungkinan besar akan menolak.
"Program ini kan tujuan utamanya untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia. Jadi penggunaan anggaran harus fokus pada tujuan utama itu," ujarnya.
"Tetapi dengan adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu," lanjut Charles.
DPR telah menjadwalkan pemanggilan Kepala BGN dalam rapat kerja pada Senin pekan depan untuk meminta penjelasan soal berbagai isu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengadaan sekitar 20.000 unit motor listrik tersebut.
Awaluddin M/Rama
