Hegemoni platform global ancam Independensi pers, Kata Ketum PWI

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir memperingatkan ancaman serius yang tengah dihadapi industri pers nasional. Dominasi platform digital global dinilai telah mengganggu stabilitas ekonomi media dan berpotensi menggerus independensi jurnalistik.

Peringatan tersebut disampaikan Munir dalam wawancara Radio Elshinta, Talk Highlight, Sabtu (07/02/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pers Nasional.

"Di situ ada problem besar. Problem besarnya adalah dalam situasi seperti sekarang ini pers tidak baik-baik saja," ujar Munir.

Munir menjelaskan, revolusi teknologi informasi telah merombak secara fundamental cara masyarakat mengakses informasi. Pergeseran perilaku konsumen ini memaksa media untuk beradaptasi dalam seluruh rantai produksi berita.

"Kita terkena disrupsi sehingga banyak mengalami perubahan dalam perilaku konsumsi, bagaimana kita memproduksi berita, mendistribusikan berita, dan bagaimana publik mengonsumsi berita," kata Munir.

Tantangan terbesar, menurut Munir, berasal dari cengkeraman platform global dan media sosial yang mengikis pendapatan perusahaan pers nasional.

"Hegemoni platform global dan media sosial itu menggerus kemampuan finansial atau ekonomi bisnis media nasional. Ini yang dikhawatirkan mengancam independensi pers," ujarnya.

Ia menegaskan, krisis ekonomi media berbanding lurus dengan risiko hilangnya independensi. Ketika kesehatan finansial media rapuh, pintu masuk bagi berbagai kepentingan, baik politik maupun modal, semakin terbuka lebar.

"Ketika pers tidak sehat, baik dari kemampuan ekonomi maupun finansialnya, maka pers bisa terhegemoni oleh kepentingan tertentu," kata Munir.

Sebagai solusi, Munir menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem pers nasional yang kuat dan berdaulat. Ekosistem ideal, menurutnya, harus ditopang oleh tiga pilar, kualitas konten jurnalistik, kesehatan ekonomi perusahaan, serta tata kelola yang profesional.

"Kami mendorong agar ekosistem pers nasional ini menjadi sehat. Sehat substansinya dalam memproduksi karya jurnalistik, sehat ekonominya, dan sehat tata kelola perusahaannya," ujarnya.

Dalam kerangka Hari Pers Nasional, Munir menekankan peran strategis PWI bersama Dewan Pers dan seluruh konstituen pers sebagai pilar utama ekosistem tersebut. Hal ini selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, bertepatan dengan hari lahir PWI.

Munir juga merespon fenomena menjamurnya wartawan tidak profesional atau kerap disebut wartawan bodrek. Masalah ini, menurutnya, muncul karena lemahnya kontrol terhadap profesi kewartawanan.

"Sekarang siapa pun bisa mendirikan perusahaan pers dan mengaku wartawan. Padahal wartawan profesional itu harus melalui proses, kompetensi, dan memegang teguh kode etik," tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Munir menyebut Dewan Pers bersama organisasi pers tengah mendorong program sertifikasi wartawan serta verifikasi perusahaan pers guna menjamin kualitas dan profesionalisme.

AI potong trafik, tapi tak bisa gantikan jurnalisme

Munir juga mengingatkan ancaman baru dari algoritma platform digital dan kecerdasan buatan (AI) yang kian menekan industri media.

"AI bisa merangkum berita tanpa memberi dampak pada trafik media. Ini artinya kita kehilangan potensi pembaca dan pendapatan iklan," ujarnya.

Meski demikian, Munir meyakini jurnalisme memiliki nilai fundamental yang tak tergantikan oleh mesin.

"Produk jurnalisme harus melibatkan hati nurani, pikiran, dan rasa. Mesin tidak punya hati dan rasa. Itu yang membedakan wartawan dengan mesin," pungkasnya.

Dedi Ramadhani/Rama