Himki dorong promosi hingga deregulasi guna jaga industri kerajinan

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mendorong pemerintah untuk memperkuat promosi produk kerajinan dan mebel di ajang global, melakukan efisiensi regulasi, serta memberikan insentif ke sektor tersebut guna menjaga kontribusinya terhadap ekonomi.

Ketua Umum Himki, Abdul Sobur dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu menyampaikan industri mebel dan kerajinan Indonesia tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, pelemahan rupiah yang menembus Rp16.700–16.800 per dolar AS pada akhir September memang meningkatkan penerimaan ekspor dalam rupiah. Namun, di sisi lain biaya input industri yang menggunakan kurs dolar, mulai dari bahan kimia, kain, sparepart, hingga ongkos logistik menjadi naik.

Situasi semakin diperburuk dengan kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang berlaku mulai 1 Oktober, yakni 50 persen untuk produk kitchen cabinet dan vanity dan 30 persen untuk upholstered furniture.

“Padahal, Amerika merupakan pasar utama dengan porsi sekitar 54 persen ekspor furnitur dan 44 persen ekspor kerajinan kita. Artinya, industri saat ini menghadapi krisis ganda, baik dari sisi kurs maupun pasar ekspor,” kata Abdul Sobur.

Berdasarkan data TradeMap, pada tahun 2024 pangsa furnitur kayu Indonesia untuk kategori kitchen furniture hanya sebesar 2,3 persen atau 64,6 juta dolar AS, berada di peringkat ke delapan. Kondisi serupa juga terjadi pada produk upholstered furniture Indonesia yang hanya menempati peringkat kedelapan dengan pangsa 1,1 persen senilai 93,9 juta dolar AS.

Sementara Vietnam dan China jauh mendominasi dengan pangsa masing-masing 45,8 persen atau 3,7 miliar dolar AS dan 26,9 persen atau 2,19 miliar dolar AS.

“Data ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia di pasar global sudah terhimpit sejak awal. Tanpa dukungan negara, kita akan semakin terpinggirkan,” kata Abdul Sobur.

Abdul Sobur menekankan bahwa industri mebel dan kerajinan telah lama menjadi andalan sebagai sektor padat karya yang tidak hanya menyumbang devisa, tetapi juga menghidupi keluarga buruh pabrik, perajin desa, hingga tukang ukir di berbagai daerah.

Himki menilai perluasan insentif PPh-21 DTP hingga 2026 sangat membantu, tetapi masih perlu ditingkatkan agar tidak sekadar menahan PHK, melainkan juga menjaga keberlangsungan pabrik. Himki juga mendorong pemberlakuan tax allowance atau tax holiday khusus selama 2–3 tahun, serta subsidi bunga kredit ekspor yang lebih besar dari 5 persen.